Bisnis.com, JAKARTA - Institut Studi Transportasi (Instran) menilai sinkronisasi pengaturan KRL dari hulu ke hilir harus lebih kompak supaya kondisi antrean penumpang yang membeludak tidak menjadi persoalan yang terus berulang.
Direktur Eksekutif Instran Deddy Herlambang mengatakan upaya operator KRL dalam menyajikan informasi titik-titik sibuk melalui media sosial tetap tidak akan efektif karena calon penumpang memiliki tujuan utama bekerja. Berbeda dengan penumpang yang memiliki tujuan aktivitas lain seperti belanja atau bepergian. Alhasil jam kerja perusahaan juga tidak bisa diatur oleh media sosial.
Selain itu, lanjut Deddy, sarana dan prasarana transportasi KA juga terbatas sehingga tidak mungkin ditambah slot perjalanan kereta. Terlebih, ujarnya, masih banyak perlintasan KA sebidang jalan, sehingga tidak mungkin headway dipersempit lagi menjadi 3 menit per slot.
“Hulu-nya yang harus diatur, jam kantor di DKI yang harus dibagi shift kerja bisa mulai jam 8, jam 10, jam 13 dan seterusnya. Jadi antar kementerian dan pemda bisa koordinasi dan sinkronisasi atur shift kerja. Kalo hulu tidak diatur percuma pasti di hilirnya akan bermasalah terus,” ujarnya, Senin (6/7/2020).
Deddy menegaskan sesuai dengan protokol kesehatan Gugus Tugas diantaranya menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer dan jaga jarak. Untuk pakai masker dan cuci tangan adalah mudah karena tanggung jawab pribadi, sedangkan jaga jarak adalah masih sulit dilakukan.
Oleh karena itu, kata dia, kapasitas angkutan dengan jarak 1 meter hanya bisa terisi 30-50 persen dari kapasitas normal. Sudah saatnya semua stakeholder antar kementerian/lembaga selalu koordinasi dan sinkronisasi aturan untuk kerjasama untuk mencegah sebaran Covid-19.
Baca Juga
Kerja sama ini dapat mengatur waktu pergerakan masyarakat untuk waktu kerja supaya bisa terurai kepadatannya baik di sarana angkutan umum ataupun di jalan raya di kala pekerja akan masuk kerja atau pulang kerja.
Kemenaker dapat mengatur waktu kerja untuk perusahaan swasta, KemenBUMN bisa mengatur untuk perusahaan BUMN dan KemenPAN/Kemendagri akan mengatur PNS/ASN dengan berkoordinasi dengan Pemda masing-masing untuk pembagian waktu/wilayah kerjanya.
