Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

UU Minerba Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Pengujian terhadap UU Minerba dapat dilakukan kepada materi undang-undang dan juga terhadap formil atau prosedur pembentukan beleid tersebut. 
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 29 Juni 2020  |  18:55 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengikuti rapat kerja bersama Komisi VII DPR tentang Pembahasan Tingkat I RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) serta pengesahan Tim Panitia Kerja (Panja) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). -  ANTARA / Puspa Perwitasari
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengikuti rapat kerja bersama Komisi VII DPR tentang Pembahasan Tingkat I RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) serta pengesahan Tim Panitia Kerja (Panja) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). - ANTARA / Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Undang-Undang No.3/2020 tentang Perubahan UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan digugat ke Mahkamah Konstitusi. 

Pengamat Hukum Energi dan Pertambangan Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan Undang-Undang Minerba akan diajukan judical review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kuasa hukum pemohon akan meregistrasi permohonan ke MK untuk permohonan pada uji formal UU Minerba.

"Kami akan ajukan judical review ke Mahkamah Konstitusi. Judical review yang bisa dilakukan yakni secara formal. Saat ini dalam proses persiapan," ujarnya kepada Bisnis, Senin (29/6/2020).

Dia menuturkan menurut UU No.8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, pengujian terhadap UU dapat dilakukan kepada materi undang-undang dan juga terhadap formil atau prosedur pembentukan beleid tersebut. 

Dia menyebutkan apabila UU Minerba terdapat potensi masalah secara formalitas pembentukannya yakni mengenai syarat carry over.

Menurutnya, UU Minerba dinilai tidak sesuai dengan prosedur carry over sesuai UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk potensi masalah ketiadaan peran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam pembentukannya.

"Uji materi fokus pada pasal-pasal dalam UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan, uji formil fokus pada law making process. UU yang dianggap tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan," katanya. 

Uji materil UU Minerba ini juga terkait pasal-pasal dalam UU Minerba, misal ketentuan perpanjangan Kontrak Karya (KK) maupun Perjanjian Karya Pertambangan Baru Bara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam pasal 169A. 

"Ketentuan kewenangan perizinan dalam banyak pasal di UU Minerba yang bertentangan dengan UUD 1945," ucap Redi. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

minerba uu minerba
Editor : Yustinus Andri DP
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top