Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi dan UKM tengah berupaya untuk menggabungkan sejumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ke dalam satu merek (brand) nasional.
Staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Fikri Satari menerangkan pemerintah sedang mengonsolidasikan beberapa merek sejenis dari UMKM untuk dijadikan satu label nasional.
“Kata kuncinya adalah konsolidasi, coba dibayangkan ada beberapa brand bakpia pathok di Yogyakarta? Nomornya bisa dari satu sampai ratusan yang terjadi adalah mereka bunuh-bunuhan,” kata fikri dalam sebuah webinar, pada Jumat (26/6/2020).
Fikri menerangkan selama ini pemerintah tidak memiliki banyak kekuatan untuk turun ke lapangan ihwal intervensi ekosistem ekonomi kreatif. Sehingga, pelaku UMKM cenderung bergerak sporadis dan tidak merasakan kehadiran pemerintah.
“Antara bahan baku, SDM yang handal, lokasi riset, pasar di mana sering terjadi inefensiensi karena selama ini tidak pernah ada moderasi dari pemerintah,” tuturnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari luar pulau Jawa yang masuk dalam ekosistem digital masih tergolong sedikit. Dia mencatat ada lima provinsi besar dengan persentase On Boarding UMKM kurang dari 3 persen.
Baca Juga
“Pemerintah daerah harus aktif menjaring lebih banyak unit UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital agar mereka memperoleh manfaat ekonomi,” katanya dalam webinar bertajuk 'Peranan Aktif Pemerintah Daerah dalam Mendukung Gernas Bangga Buatan Indonesia', Selasa (23/6/2020).
Adapun berdasarkan situs Bank Indonesia, UMKM On Boarding adalah proses penyesuaian pelaku UMKM untuk masuk sebagai penjual di pasar dalam jaringan dan menyesuaikan diri dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan marketplace tempat UMKM tersebut berbisnis. Melalui teknologi digital, UMKM diharapkan mampu memperluas akses pemasaran, bahkan hingga ke mancanegara.
Luhut menjabarkan provinsi tersebut adalah Sumatra Selatan (1,1 persen), Sulawesi Selatan (1,5 persen), Bali (2,3 persen), dan Sumatra Utara (2,4 persen). Dari total keseluruhan On boarding UMKM, hanya 14,3 persen yang berasal dari pulau Jawa.
Dalam data tersebut, DKI Jakarta mencatat 28,2 persen. Kemudian diikuti oleh Jawa Tengah (23,9 persen), Jawa Barat (14,1 persen), dan Jawa Timur (10,2 persen).
Luhut menjelaskan bahwa pada rapat terbatas 12 Mei 2020, Presiden Joko Widodo menargetkan 2 juta UMKM atau lebih masuk dalam ekosistem digital hingga akhir tahun ini. Berdasarkan catatannya, sejak 14 Mei hingga 23 Juni, sebanyak lebih dari 500.000 UMKM telah menjajakan produknya melalui pasar-el atau e-commerce.
