Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia mengungkapkan pengeluaran atau belanja infrastruktur sumber daya air di Indonesia masih berfokus pada pembangunan baru.
Beberapa temuan terkait pengelolaan sumber daya air (SDA) tersebut tertuang dalam kajian belanja publik yang dipaparkan pada Kamis (25/6/2020).
Deviariandy Setiawan, Water Resources Management Consultant World Bank, mengatakan bahwa Indonesia telah menetapkan target keluaran pada pembangunan dan rehabilitasi sistem irigasi dan pembangunan bendungan-bendungan baru untuk mencapai hasil-hasil untuk ketahanan pangan. "Namun, target tahun 2019 tidak mungkin terpenuhi," katanya.
Menurutnya, target irigasi kemungkinan tidak akan terpenuhi. Dengan tidak adanya pertumbuhan yang kuat dalam alokasi anggaran ditjen untuk irigasi dan bendungan.
Selain itu, dengan sumsi porsi anggaran utnuk irigasi tetap sama dengan 2018 dan 2019, diperkirakan hanya 68 persen dari target irigasi baru 1 juta hektare di dalam rencana strategis Kementerian PUPR akan terpenuhi pada 2019, dengan menggunakan pembiayaan pemerintah pusat.
Adapun, target untuk bendungan juga kemungkinan akan tidak terpenuhi walaupun pengeluaran yang ditargetkan untuk bendungan adalah Rp59 triliun untuk membangun 65 bendungan. Hingga saat ini, total alokasi anggaran hanya setara dengan sekitar 50 persen atau Rp31,10 triliun dari total yang dibutuhkan.
Baca Juga
Selain itu, Deviariandy menuturkan bahwa pengeluaran secara umum terlalu berfokus pada pembangunan baru dibandingkan dengan operasi dan terutama pemeliharaan. "Khususnya adalah isu sistem irigasi di tingkat kabupaten."
Selain itu, terdapat masalah koordinasi dan teknis atau kondisi geografis yang merupakan hambatan bagi efektivitas.
Dia menambahkan bahwa belanja publik untuk SDA hanya menyumbang 1,7 persen dari total belanja nasional dan sekitar 65 persen dari pengeluaran ini dilakukan oleh pemerintah pusat.
Selain itu, Bank Dunia juga mencatat meskipun terdapat peningkatan yang signifikan pada 2015, belanja pemerintah pusat untuk SDA masih jauh di bawah target renstra Kementerian PUPR
Oleh karena itu, Bank Dunia membuat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDA.
Pertama, tingkatkan belanja operasi dan pemeliharaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran operasi dan pemeliharaan, menerapkan pengelolaan aset atau perencanaan biaya usia aset siklus penuh (jangka menengah), perkenalkan kemitraan pemerintah-BUMN atau KPBU untuk mengidentifikasi mekanisme pendapatan untuk menyediakan mekanisme pembiayaan alternatif jangka panjang.
Kemudian, membangun kapasitas teknis para staf di balai besar wilayah sungai atau balai wilayah sungai dan pemda untuk operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya, menggunakan perjanjian kerja sama pelayanan yang jelas yang memerinci peran, tanggung jawab, hak dan kewajiban penyedia layanan, dan penerima layanan.
Kedua, tingkatkan dan lembagakan irigasi partisipatif di tingkat daerah. Hal itu antara lain memastikan komitmen daerah di provinsi dan kabupaten/kota penghasil beras untuk mendukung agenda ketahanan pangan; meningkatkan peran komisi irigasi dan sumber daya air sebagai platform lokal atau multipemangku kepentingan; revisi dana alokasi khusus untuk mengikutsertakan pengadaan bantuan teknis; serta meningkatkan kejelasan mengenai mekanisme skema irigasi di atas 3.000 hektare di bawah pengawasan pemerintah pusat.
Ketiga, meningkatkan konvergensi dalam perencanaan, penganggaran, penetapan target, dan pemantauan hasil. Hal tersebut antara lain melakukan sosialisasi best practices mengenai perencanaan sektor terintegrasi dan pemberian insentif terhadap pelaksanaan koordinasi serta mendukung kerangka kerja perencanaan terpadu yang berorientasi hasil untuk memungkinkan koordinasi dan konvergensi perencanaan yang lebih kuat diantara sektor-sektor terkait.
