Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia sangat berharap besar pada program tabungan perumahan rakyat atau tapera sebagai solusi permasalahan pembiayaan rumah dalam jangka panjang bagi masyarakat.
Hanya saja, program tersebut menimbulkan perdebatan dari sejumlah kalangan lantaran mekanismenya serupa dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagkerjaan (BPJamsostek) melalui manfaat layanan tambahan jaminan hari tua (JHT).
Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengakui bahwa selama ini pengusaha dan pekerja sudah terbebani dengan pemotongan setiap bulannya.
Dia tak memungkiri bahwa adanya tapera bakal menambah beban iuran tersebut mengingat iuran 3 persen bakal ditarik oleh Badan Pengelola Tapera.
Apalagi, Totok memerinci besaran iuran pengusaha selama bisa mencapai antara 18,74 persen dan 20,24 persen, bahkan nantinya bisa mencapai 25 persen, sedangkan pekerja bisa mencapai 6,5 persen jika tapera sudah efektif.
Supaya tidak tumpang tindih, Totok juga menyarankan perlu adanya penyesuaian antara tapera dan BPJamsostek.
Baca Juga
"BPJS-TK juga kan melakukan hal yang sama sehingga kami mendorong jadikan satu saja. Misalnya, BPJK-TK ada anggarannya dikurangi dan dipindah ke tapera sehingga enggak ada dua jalur. Bahkan, selain itu ada jalur lagi melalui program Taspen. Perlu penyatuan untuk pelaksanaannya sehingga beban bisa berkurang dan kerancuan tidak berlanjut," katanya dalam webinar, Selasa (23/6/2020).
Terlepas dari itu, Totok mengatakan bahwa program pembiayaan perumahan tapera sebetulnya bisa menjadi harapan baru bagi solusi pembiayaan perumahan yang selama ini berasal dari sumber dana subsidi perumahan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP)/subsidi selisih bunga (SSB) yang sangat bergantung pada APBN.
Dana perumahan yang ada saat ini juga, menurutnya, bergantung dari dana perbankan yang bersumber dana pihak ketiga sehingga terjadi mismatch karena dana jangka pendek digunakan untuk membiayai kredit pemilikan rumah (KPR) yang berjangka panjang. Akibatnya, konsumen rumah menanggung biaya bunga KPR yang mahal.
Dia menyatakan bahwa REI menaruh harapan besar dengan adanya sumber pembiayaan dana jangka panjang tersebut sehingga diharapkan bila dana tapera dapat ditempatkan kepada perbankan maka bank memiliki kecukupan likuiditas untuk menurunkan suku bunga KPR.
"Pemerintah juga perlu menjamin agar bunga pinjaman dari dana jangka panjang tersebut tidak tinggi atau sama dengan tingkat inflasi," ujarnya.
Menurutnya, REI melihat tapera sebagai solusi permasalahan pembiayaan perumahan yang mencakup kemampuan menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; ketersediaan suplai rumah yang besar di seluruh Indonesia; dan aksesibilitas yakni dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
Namun , REI juga meminta supaya ada bunga yang lebih murah dan tenor yang lebih panjang dari program ini. Kemudian, paket-paket subsidi yang lebih luas cakupannya dari sisi harga rumah lebih dari Rp200 juta serta mencakup pelbagai segmen baik segi batasan penghasilan, golongan non-fixed income dan pekerja informal.
"Kami juga berharap adanya proses dan mekanisme yang lebih cepat, tidak berbelit, dan tidak ada regulasi atau kebijakan yang bertambah setiap tahunnya. Selain itu, tata kelola yang baik dan transparan terhadap dana publik," ujarnya.
