Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Agar Perhitungan Akurat, YLKI Desak PLN Digitalisasi Meteran Listrik

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi berpendapat digitalisasi meter listrik pelanggan PLN diperlukan agar pencatatan konsumsi listrik pelanggan bisa lebih akurat.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 19 Juni 2020  |  18:51 WIB
Petugas PLN melakukan pemeriksaan listrik dengan protokol kesehatan. Istimewa - PLN
Petugas PLN melakukan pemeriksaan listrik dengan protokol kesehatan. Istimewa - PLN

Bisnis.com, JAKARTA - PLN dinilai perlu melakukan digitalisasi pencatatan meter listrik pelanggan.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi berpendapat digitalisasi meter listrik pelanggan PLN diperlukan agar pencatatan konsumsi listrik pelanggan bisa lebih akurat.

Hal ini juga supaya konsumen tidak merasa dirugikan ketika tagihan listriknya tiba-tiba melonjak seperti yang banyak dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini.

Menurutnya, penggunaan digitalisasi di era sekarang merupakan keniscayaan sebab sebagian besar masyarakat sudah tak lagi gagap teknologi dan melek internet.

"Ironi ketika di era digital begini tapi PLN masih berbasih kWh meter manual. Dengan digitalisasi akurasinya lebih tinggi. Sehingga ptensi untuk terjadi sengketa antara PLN dan konsumen terkait selisih kWh meter semakin kecil," ujar Tulus dalam diskusi Polemik Tagihan Listrik Naik: Bagaimana Nasib Rakyat, Jumat (19/6/2020).

Dia juga mendorong agar dibentuknya tim khusus untuk melakukan audit dan investigasi terkait tagihan listrik pelanggan PLN yang melonjak secara tidak wajar.

"Kalau lonjakan 50-100 persen masih bisa diterima akal sehat. Kalau lonjakan sampai 200-300 persen, formulasi apapun enggak ketemu," katanya.

Dia juga menyorot adanya data bahwa jutaan kWh meter pelanggan PLN belum dikalibrasi.

"Ditjen Metrologi Kementerian Perdagangan menemukan 14 juta kWh meter belum dikalibrasi. Secara UU Metrologi setiap alat ukur harus dikalibrasi, kWh meter dikalibrasi setelah 10 tahun pemakaian. Artinya, risiko salah catat ini besar. Harus ada kalibrasi ulang 14 juta kWh meter tersebut," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris. Dia menilai sudah saatnya PLN meninggalkan cara konvensional untuk melakukan pencatatan meter listrik. Dia pun mendorong PLN untuk segera beralih ke teknologi digital.

"Bisa saja petugas catat meter main tembak aja dengan asumsi ada Ramadhan, WFH, pemakaian listrik meningkat, mencatat tidak sesuai real pemakaian. PLN harusnya sudah gunakan aplikasi teknologi sehingga yang dicatat itu yang real," kata Andi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

PLN tagihan listrik
Editor : David Eka Issetiabudi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top