Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bakal mempercepat proses go digital untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan menerapkan praktik bisnis secara digital di tengah wabah Covid-19.
Hal itu ditegaskan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2020). “Digitalisasi KUMKM adalah kunci pemulihan ekonomi, sebab baru 13 persen UMKM yang sudah terkoneksi dengan digital. Karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM akan mempercepat UMKM go digital,” jelasnya.
Tetan telah menghimpun data bahwa dalam masa pandemi Covid-19, pelaku UMKM menghadapi masalah dalam pemasaran yaitu penurunan permintaan secara drastis, yang dominan terjadi pada sektor makanan dan minuman serta industri kreatif.
Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mempercepat UMKM go digital ini, antara lain dengan 'refocusing' terhadap program pelatihan di lingkungan kementeriannya. Pelatihan diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan KUMKM terkait digitalisasi. Salah satunya melalui laman www.edukukm.id dan seri podcast.
Selain itu, dilakukan program pendampingan kakak asuh KUMKM di Smesco Indonesia untuk akselerasi 'on boarding' pelaku KUMKM dari offline ke online.
“Program lain yang langsung menyentuh usaha rakyat adalah pendampingan warung sembako offline ke online,” kata Teten.
Baca Juga
Untuk meningkatkan kemampuan aspek hukum pelaku UMKM, pihaknya juga memberikan layanan konsultasi, salah satunya adalah program bantuan konsultasi hukum via chat dengan pengacara yang dapat diakses di portal www.JDIH.Kemenkopukm.go.id
Teten menegaskan, pihaknya mendorong KUMKM untuk mengoptimalisasikan pemasaran secara online, sehingga pelaku usaha tetap produktif di kondisi pandemi yang tidak memungkinkan aktivitas transaksi secara langsung.
“Pemerintah sudah coba mendorong atau melakukan pendekatan-pendekatan kepada e-commerce atau marketplace untuk membuat laman khusus KUMKM. Sehingga semua produk UMKM bisa masuk di laman tersebut dan bisa perlahan-lahan mulai menyubstitusi produk-produk impor yang selama ini mendominasi laman di marketplace,” kata Teten.
Di samping itu, pemerintah juga memberi perlakuan khusus bagi KUMKM dalam pengadaan barang dan jasa.
Dalam waktu dekat, jelas dia, akan dibuka laman KUMKM di e-katalog LKPP sehingga bisa mendorong kementerian, lembaga, pemda, serta BUMN untuk belanja barang dan jasanya dengan memprioritaskan produk KUMKM.
Kementerian Koperasi dan UKM sudah melakukan pelatihan-pelatihan kepada KUMKM agar bisa masuk di laman tersebut. Ia berharap para pengusaha misalnya dari IWAPI bisa memanfaatkan fasilitas tersebut.
Dalam laman tersebut juga akan ada kanal khusus belanja di bawah Rp50 juta, yang dapat dimanfaatkan oleh KUMKM.
“Misalnya membuat produk kuliner, sehingga jika ada kebutuhan konsumsi di rapat-rapat dalam instansi pemerintahan, bisa langsung mengklik UKM sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam laman tersebut,” kata Teten.
Dia kembali mengingatkan kalangan pelaku UMKM, bahwa harus mengikuti protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Aspek kesehatan, keamanan, dan jaga jarak harus diperhatikan saat memulai bisnis di era new normal atau tatanan baru.
“Saya percaya UMKM mampu bangkit untuk memulihkan ekonomi Indonesia,” katanya.
