Bisnis.com, JAKARTA - KawalBansos.ID, platform saluran untuk menerima laporan dari warga terkait pengaduan dan pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial Covid-19, menilai respons pemerintah atad aduan kasus bansos masih rendah.
Hal itu ditemukan oleh Tim KawalBansos.ID setelah selama tiga pekan terakhir terus mencermati dinamika status dari data laporan pengaduan masyarakat yang diteruskannya kepada pemerintah melalui lapor.go.id.
“Saat ini telah lebih dari 600 laporan pengaduan sudah diterukan melalui lapor.go.id ke pemerintah, namun masih sebagian kecil saja yang bisa terverifikasi dan mendapat respon memadai," kata Direktur Eksekutif PARA Syndicate, selaku inisiator KawalBansos.ID, seperti keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Sabtu (6/6/2020).
Menurutnya dari seluruh laporan yang masuk, yang sudah dinyatakan ‘selesai’ oleh sistem pemerintah masih kurang dari 100 laporan.
Koordinator KawalBansos.ID Irwan Runtuwene membenarkan bahwa dari penelusuran laporan yang dilakukan, kurang memadainya sistem dan kurang transparansinya respon masih menjadi masalah utama yang menghambat kinerja KawalBansos.ID.
“Padahal secara bertahap, KawalBansos.ID telah memperbarui dan memperbaiki sistem pelaporannya agar lebih cepat meneruskan laporan ke pemerintah,” kata Irwan.
Sistem KawalBansos.ID telah disiapkan untuk bisa secara real time menampilkan status tindak lanjut laporan yang masuk, dan sampai mana respon pemerintah atas laporan yang sudah diteruskan.
“Bagaimana bisa laporan yang diteruskan ke pemerintah itu ditindaklanjuti dengan standar respon yang berbeda-beda dari pemerintah pusat sampai ke daerah, dan tidak bisa cepat responnya,” ujarnya.
Pasalnya klaim dari pusat sampai ke daerah, hingga di tingkat unit teknis terkait dari pemerintah yang mengklaim sudah bekerja secara online, tapi senyatanya secara sistem belum terintegrasi dari pusat sampai ke daerah.
“Mengapa tidak bisa cepat dieksekusi di level unit teknis terkait dari otoritas pemerintah yang berwenang, padahal sudah dengan sistem online yang katanya terintegrasi digital, ada apa sebenarnya?," ujarnya.
Koordinator Data dan Pelaporan KawalBansos.ID, Latu Tripurantoko menduga sistem pengelolaan data di pemerintah daerah tidak atau belum terkoneksi dalam satu pusat data tunggal, sehingga menjadikan Tim KawalBansos.ID kesulitan dalam melakukan tracking.
“Karena penasaran, lalu kami lakukan analisa data,” kata Latu. Dalam penelusuran itu, Latu menemukan bahwa faktanya kebanyakan laporan dari KawalBansos.ID ternyata diteruskan ke sistem lain, yang responnya memang beragam.
Ada Pemda yang memberikan laporan bahwa telah dilakukan verifikasi dengan disertai nomor tracking, tetapi kebanyakan justru meresponnya dengan bentuk permintaan untuk mengirimkan data lewat WA, email, atau aplikasi mereka. Ada kesan menggampangkan, diarahkan masuk ke lorong birokrasi yang panjang.
“Kalau sudah begini kami tidak trace lagi, karena sedari awal sudah jelas bahwa kita komit dengan data tunggal dan sistem pelaporan satu pintu,” tegas Latu.
Selama ini KawalBansos.ID hanya meneruskan laporan pengaduan warga ke pemerintah melalui kanal lapor.go.id yang dikelola oleh Kantor Staf Presiden (KSP), KemenPAN-RB, dan Ombudsman RI.
"Untuk meningkatkan pengawasan, kami sedang menjajaki kerjasama penerusan laporan pengawasan ke JAGA Bansos dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kanal jaga.id," ujarnya.
Semua upaya KawalBansos.ID ini merupakan inisiatif dan swadaya masyarakat untuk membantu warga masyarakat dan pemerintah agar penyaluran bansos covid-19 ini tepat sasaran dan sesuai.
KawalBansos.ID berharap agar pemerintah dari pusat sampai ke daerah bisa lebih responsif atas pengaduan yang dilaporkan.
"Pemerintah diharapkan bisa cepat dalam eksekusinya dengan segera memutuskan menerima atau tidak atas laporan pengaduan yang masuk, agar status laporannya menjadi jelas. Kecepatan respon pemerintah ditunggu masyarakat," tegasnya.
