Bisnis.com, JAKARTA - Penerapan hidup normal baru atau new normal oleh pemerintah diproyeksikan tidak akan menyerap tenaga kerja terlalu banyak ke depannya karena faktor ketidakpastian pemulihan perekonomian domestik.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan dengan turunnya pertumbuhan ekonomi pada tahun ini, secara otomatis tingkat pengangguran akan meningkat dan disusul dengan naiknya tingkat kemiskinan.
"New normal itu bukan full capacity, jadi tidak bisa seperti kondisi normal. New normal itu kondisi keterbatasan," kata Tauhid, Rabu (27/5/2020).
Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan bakal mencapai 2,3 persen (yoy) atau terkontraksi hingga -0,4 persen (yoy) pada 2020 ini.
Bila ekonomi masih mampu tumbuh di level 2,3 persen (yoy), pengangguran masih akan bertambah 2,92 juta orang. Bila terkontraksi hingga -0,4 persen (yoy), jumlah pengangguran akan bertambah 5,23 juta orang.
Tauhid mewanti-wanti, bila pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2020 ternyata mengalami kontraksi, maka penyerapan tenaga kerja akan tetap lambat meski new normal sepenuhnya efektif pada kuartal III/2020 mendatang.
Oleh karenanya, Tauhid menyarankan kepada pemerintah untuk menambahkan stimulus pada sektor manufaktur padat karya karena sektor ini memiliki peranan lebih dalam menyerap tenaga kerja.
Masalahnya, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang akan digulirkan oleh pemerintah sebesar Rp642,17 triliun terlalu banyak yang terkonsentrasi pada BUMN.
Dalam Perpres No. 54/2020 pemerintah telah menganggarkan dukungan dana kepada BUMN sebesar Rp27,56 triliun dan lewat program PEN dukungan ini ditambah lagi sebesar Rp125,19 triliun.
Adapun, fasilitas restrukturisasi kredit yang diberikan oleh pemerintah tidak spesifik diarahkan kepada sektor padat karya.
Seharusnya, fasilitas restrukturisasi ini diarahkan kepada sektor padat karya. "Insentifnya belum nendang, industri hanya menikmati insetif pajak dan insentif lainnya kebanyakan kepada sektor nonindustri," kata Tauhid.
Menurut Tauhid, penting bagi pemerintah untuk menghitung ulang insentif yang diberikan dan mempertimbangkan kembali peranan masih-masing sektor terhadap perekonomian secara utuh.
