Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengungkapkan masyarakat yang nekat mudik untuk tujuan Jawa Tengah mayoritas menggunakan sepeda motor.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengungkapkan meskipun mudik dilarang, namun masih banyak warga yang masih nekad untuk mudik dan juga berusaha untuk mencapai tujuan kampung halaman.
"Pengguna sepeda motor tetap mendominasi para pemudik. Pelanggaran kapasitas orang menggunakan sepeda motor di masa pandemi Covid-19 masih kerap terjadi, risiko bahaya virus Corona masuk ke desa cukup besar. Oleh sebab itu, benteng terakhir untuk mengawasi pemudik itu adalah Ketua RT tempat tujuan pemudik," jelasnya, Senin (25/5/2020).
Pemudik ini didominasi kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal berpenghasilan harian. Tabungan semakin menipis, sementara tempat mata pencaharian belum menunjukkan aktivitas nyata.
Di samping itu, pemudik yang datang ke Jawa Tengah menggunakan transportasi umum (bus, kereta , pesawat udara dan kapa laut) cenderung menurun drastis sejak penetapan larangan mudik pada 24 April 2020. Serta akibat penghentian operasional pada moda pesawat terbang, kereta, dan kapal laut.
Dia menuturkan Jawa Tengah merupakan tujuan pemudik paling tinggi. Jika dibandingkan dengan data pemudik ke Jawa Tengah tahun lalu sebanyak 5,6 juta orang, maka sudah sekitar 14 persen yang mudik hingga 23 Mei 2020.
Baca Juga
Sementara itu, yang menjadi lokasi paling banyak menjadi tujuan pemudik, yaitu Kabupaten Brebes 103.516 orang, Kabupaten Pemalang 97.009 orang, Kabupaten Banyumas 73.468 orang, Kabupaten Cilacap 65.738 orang, Kabupaten Tegal 60.228 orang dan Kabupaten Wonogiri 56.333 orang.
Alasan pemudik yang datang ke Jawa Tengah sebesar 897.713 orang, terbanyak karena usaha sepi, yakni 399.812 orang (45 persen). Berikutnya, alasan lain-lain 263.459 orang (29 persen) dan alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) 234.442 orang (26 persen).
Menurutnya, pilihan menggunakan sepeda motor merupakan dampak dari kebijakan industri sepeda motor yang sudah berlebihan. Kebijakan sepeda motor di Indonesia selama ini harus dievaluasi dan dikaji ulang.
