Bisnis.com, JAKARTA – Pengawasan pasokan gula ke pasar yang transparan perlu menjadi perhatian pemerintah guna menjaga stabilisasi harga. Hal ini perlu dilakukan menyusul temuan pemerintah yang mendapati adanya distributor nakal.
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan rantai distribusi yang panjang dan melibatkan sampai tiga pelaku usaha mengakibatkan margin harga dari produsen atau perusahaan importir ke tingkat konsumen menjadi besar.
Akibat panjangnya rantai distribusi, Agus mengatakan harga gula di tingkat konsumen bisa mencapai Rp17.000 sampai Rp18.000 per kilogram (kg). Padahal, harga gula di tingkat produsen dipatok paling tinggi Rp11.200 per kg.
Harga rata-rata gula nasional sendiri mulai turun seiring dengan bertambahnya pasokan gula dari impor. Harga gula berdasarkan pantauan Kemendag disebut Agus turun 16 persen menjadi Rp16.700 per kilogram per 23 Mei.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Budi Hidayat menilai harga gula yang masih berasa di atas harga eceran tertinggi (HET) lebih banyak dipengaruhi oleh pasokan ke pasar yang belum memenuhi kebutuhan akibat keterlambatan impor dari pada panjangnya distribusi.
Dia mengatakan pasokan gula di pasar perlu menjadi perhatian pemerintah, seperti pengawasan pasokan gula rafinasi yang dialokasi ke pasar konsumsi sebanyak 250.000 ton.
"Perlu diperhatikan pabrik rafinasi memasok ke pasar daerah mana saja supaya merata sesuai kebutuhan daerahnya dan Bulog ke daerah yang rawan harganya," kata Budi kepada Bisnis, Senin (25/5/2020).
Budi mengatakan volume izin impor dan realokasi gula mentah (GM) oleh pabrik rafinasi sejatinya bisa mencukupi kebutuhan. Keterlambatan pasokan disebutnya justru bisa membuat pasokan menjadi berlebih karena musim giling tebu di dalam negeri dimulai pada awal Juni.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan harga gula di pasaran yang belum sesuai HET turut dipicu oleh belum maksimalnya realisasi impor oleh pabrik gula berbasis tebu yang memperoleh Persetujuan Impor (PI).
Kondisi ini terjadi karena negara-negara pemasok gula seperti India, Thailand dan Australia menerapkan karantina wilayah untuk mengurangi perluasan pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi jalur transportasi dan logistik dari sentra produksi menuju pelabuhan muat di negara importir.
“Selain itu, importir gula juga mengalami kesulitan mendapatkan kapal pengangkut karena adanya protokol kesehatan yang harus diikut di negara asal impor,” jelas Wisnu.
Dia mengatakan disrupsi logistik dari negara pemasok berimbas pada pergeseran pasokan impor GM untuk gula kristal putih (GKP) yang semula diperkirakan akan masuk Indonesia pada Maret dan April 2020 menjadi Mei dan Juni 2020.
"Pandemi ini juga mengakibatkan adanya pengalihan negara asal impor oleh beberapa pabrik gula yang mendapatkan izin impor ke negara lain yang belum menerapkan lockdown secara ketat seperti Brasil dan negara-negara di Afrika, walaupun waktu tempuh untuk importasi gula menjadi lebih lama," terang Wisnu.
