Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Perpres Baru Pengadaan Tanah Proyek PSN, ATI : Semoga Lebih Cepat

ATI berharap agar regulasi baru bisa mempercepat proses pembebasan tanah, termasuk memberi terobosan untuk percepatan pembayaran dana talangan tanah yang saat ini masih tertahan.
Agne Yasa
Agne Yasa - Bisnis.com 22 Mei 2020  |  15:10 WIB
Pekerja menyelesaikan pembangunan jalan tol Serpong-Cinere di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (27/2/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Pekerja menyelesaikan pembangunan jalan tol Serpong-Cinere di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (27/2/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Jalan Tol Indonesia menyambut baik diterbitkannya beleid terbaru mengenai pendanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden No. 66/2020.

Sekjen Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono mengatakan bahwa perpres tersebut merupakan penyempurnaan atas perpres pengadaan tanah sebelumnya yang bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang ada.

"Kami menyambut baik dan mengapresiasi keluarnya penyempurnaan regulasi ini. Kami berharap penyempurnaan regulasi ini membawa semangat solutif atas kondisi-kondisi di lapangan yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh regulasi sebelumnya," jelas Krist kepada Bisnis, Jumat (22/5/2020).

Lebih lanjut, katanya, ATI berharap agar regulasi baru ini bisa mempercepat proses pembebasan tanah di lapangan, termasuk memberi terobosan untuk percepatan pembayaran dana talangan tanah yang saat ini masih tertahan.

"Kita berharap semoga aturan pelaksanaan dan turunan dari peraturan presiden ini juga bisa segera diselesaikan dan memiliki semangat solutif yang sama, yaitu percepatan pengadaan tanah sehingga dapat memperlancar pembangunan infrastruktur di tanah air," kata Krist.

Perpres yang ditandatangani pada 19 Mei 2020 itu berisi tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang menggantikan Perpres No. 102/2016.

Dalam Pasal 3 dari perpres terbaru disebutkan bahwa pendanaan pengadaan tanah PSN akan dilakukan melalui anggaran pembiayaan dengan tujuan pembentukan dana jangka panjang dan/atau dana cadangan.

Adapun, yang dimaksud dana jangka panjang serta dana cadangan di sini adalah akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolaannya. Nantinya, bila ada kebutuhan pengadaan tanah, dana telah tersedia dan tidak perlu menunggu APBN tahun selanjutnya atau APBN Perubahan.

Bila dibandingkan dengan perpres sebelumnya, pendanaan pengadaan tanah dilakukan melalui pembiayaan investasi oleh pemerintah dengan mekanisme pembayaran ganti rugi secara langsung atau pengunaan dana badan usaha terlebih dahulu, tidak melalui dana jangka panjang dan/atau dana cadangan.

Dalam perpres terbaru itu juga disebutkan bahwa bila pendanaan pengadaan tanah untuk objek tanah berupa tanah BUMN dan BUMD, tanah wakaf, tanah kas desa, aset desa, dan kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan status penggunaannya dapat ditetapkan kepada kementerian dan lembaga tanpa melalui mekanisme belanja modal.

Selain itu, pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah pemerintah kali ini melibatkan pemerintah daerah.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

asosiasi jalan tol
Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top