Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Dana Subsidi untuk Program Biodisel Segera Dikucurkan

Adanya gap antara harga indeks pasar bahan bakar nabati dan harga indeks pasar solar pada saat ini membuat kebutuhan subsidi meningkat.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 13 Mei 2020  |  19:33 WIB
Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada kendaraan di SPBU Coco, Kuningan, Jakarta, Jumat (31/8/2018). Pemerintah melalui badan usaha penyedia BBM dan produsen bahan bakar nabati menerapkan program pelaksanaan kewajiban pencampuran penggunaan biodiesel sebanyak 20 persen pada BBM segera dilaksanakan mulai Sabtu (1/9/2018). - Antara/Aprillio Akbar
Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada kendaraan di SPBU Coco, Kuningan, Jakarta, Jumat (31/8/2018). Pemerintah melalui badan usaha penyedia BBM dan produsen bahan bakar nabati menerapkan program pelaksanaan kewajiban pencampuran penggunaan biodiesel sebanyak 20 persen pada BBM segera dilaksanakan mulai Sabtu (1/9/2018). - Antara/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal menyuntikkan dana subsidi untuk program biodiesel yang diserap dari APBN 2020.

Pemberian subsidi tersebut termasuk dalam program yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan bahwa kondisi adanya gap atau jarak antara harga indeks pasar (HIP) bahan bakar nabati (BBN) dan HIP solar pada saat ini membuat kebutuhan subsidi meningkat.

Adanya gap yang besar tersebut membuat insentif yang seharusnya diberikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) tak lagi mencukupi karena kondisi keuangan yang tidak baik.

"Saat ini posisi keuangannya tidak mungkin untuk meng-cover insentif itu hingga akhir taun, cukup besar gapnya antara HIP," ujarnya, Rabu (13/5/2020).

Untuk menjaga program biodiesel berkelanjutan, dibutuhkan insentif tambahan.

BKF telah membahas masalah tersebut dalam rapat kooordinasi yang juga melibatkan BPDP-KS dan pelaku industri.

"Dalam PEN [pemulihan ekonomi nasional] ini harus burden sharing, harus chip in baik usaha maupun pemerintah."

Berdasarkan data Kemenkeu yang diperoleh Bisnis, terdapat kebutuhan subsidi gap antara HIP BBN dengan HIP BBM (bahan bakar minyak).

Adapun, harga referensi CPO Mei pada level US$635,15 per ton sehingga pungutan ekspor CPO sebesar US$50 per ton dan bea keluar (BK) CPO sebesar US$0 per ton.

Dengan tren saat ini, diperkirakan rata-rata subsidi gap antara HIP BBN dan HIP BBM sebesar Rp3,732 per liter.

Dengan demikian, kekurangan pembiayaan BPDP-KS adalah Rp3,54 triliun. Kekurangan tersebut akan ditambal pengusaha melalui kenaikan tarif pungutan ekspor US$5 per ton apabila dimulai pada 1 Mei 2020.

Sementara itu, pemerintah bakal memberi subsidi senilai Rp2,78 triliun yang bersumber dari APBN.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bbm subsidi bahan bakar nabati
Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top