Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah lebih terbuka terkait dengan keputusan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tak kunjung diturunkan.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mengatakan dalam rapat kerja yang digelar dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, asumsi yang digunakan pemerintah untuk menahan harga BBM diniilai masih belum dapat diterima masyarakat.
Pasalnya, harga minyak mentah dunia dengan harga jual BBM sangat minim dan dinamis, sehingga sangat berisiko jika harus dilakukan penyesuaian tarif. Selain itu, di antara negara Asean harga minyak Indonesia relatif murah. Untuk itu Pemerintah memilih sikap wait and see untuk menyesuaikan harga BBM.
Mulyanto berpendapat, seluruh data dan asumsi yang digunakan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM, justru malah menjadi fakta yang mendukung perlunya penyesuaian harga jual BBM tersebut.
“Kami sayangkan sikap pemerintah yang tetap tidak mau menurunkan harga BBM. Padahal itu merupakan keputusan raker Komisi VII dengan Menteri ESDM pekan lalu,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (13/5/2020).
Mulyanto menilai di tengah masa krisis wabah Covid-19, seharusnya rakyat tidak dibebani dengan harga BBM yang tinggi. Adapun, agar tidak timbul polemik berkepanjangan di tengah masyarakat, pemerintah harus segera menjawab pertanyaan publik.
Baca Juga
“Harusnya dengan asumsi saat ini cukup untuk menjadikan harga BBM jauh lebih murah,” jelasnya.
