Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sudah memberikan kejelasan mengenai arah penyesuaian harga bahan bakar minyak nasional di tengah anjloknya harga minyak dunia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan tidak akan ada penurunan harga BBM dalam waktu dekat. Pihaknya memilih mencermati dinamika harga minyak dunia hingga Juni mendatang.
Hal itu diungkapkan mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang ini dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (4/5/2020).
"Kami masih mencermati perkembangan harga minyak internasional. Karena Periode mei ini periode dimana OPEC sudah berlakukan pemotongan produksi hariannya, kurang lebih 10 juta barrel per hari, tapi kemarin juga ada berita Rusia belum turun turun," katanya.
Arifin blak-blakan untuk sementara tidak bisa mengikuti formula harga yang baru saja ditetapkan olehnya pada Februari silam. Dalam perhitungan harga BBM pemerintah mempertimbangkan indikator penilaian produk untuk perdagangan (trading) minyak yang sebelumnya hanya mrnggunakan Mean of Platts Singapore (MOPS).
Dia menjelaskan, terjadi kondisi MOPS di bawah ICP dan hal ini baru pertama kali terjadi. "BBM yang sudah diproses harganya di bawah yang diproses [crude]. Kalau MOPS diterapkan, itu formula jadi backfire untuk Badan Usaha [Pertamina]," tegasnya.
Baca Juga
Mengutip data Kementerian ESDM, harga ICP per April tercatat US$20,66 per barel, sementara MOPS untuk RON 92 sebesar US$19,44 per barel dan MOPS CN 48 sebesar US$28,33 per barel.
Sementara itu, untuk kurs tengah Bank Indonesia per 30 April 2020 sebesar Rp15.867 per dolar Amerika Serikat. Kementerian ESDM mengkalkulasi, penurunan MOPS/Argus RON 92 dan CN 48 pada Maret terhadap Februari berkisar 32 persen - 44 persen, sementara April terhadap Maret berkisar 34 persen - 45 persen.
Di sisi lain, penurunan harga minyak mentah dunia pada Maret terdahap Febaruai berkisar 39 persen - 40 persen, sementara April terhadap Maret sebesar 21 persen - 45 persen.
"Kami hitung juga kemampuan Pertamina, sekali lagi kami perhatikan dampaknya dua bulan atau tiga bulan. Setelah OPEC melaksanakan pemangkasan produksi [Mei - Juni] kita lihat," ujarnya.
Adapun terkait pilihan pemerintah ini, Arifin meminta dukungan Komisi VII DPR. Untuk memperkuat argumentasinya, Arifin mengatakan di tengah kondisi penuh tekanan ini, penyerapan produk BBM pun terbatas sementara stok Pertamina tinggi. Di sisi lain, Pertamina juga perlu menjaga keberlanjutan produksinya.
