Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian ESDM pertimbangkan peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak dan deviden sektor kelistrikan dengan melakukan penyesuaian harga gas untuk pembangkit listrik sebesar US$6 US$6/Million British Thermal Unit (MMBtu).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan diturunnya harga gas untuk kelistrikan sebesar US$6 MmBtu akan berdampak pada sejumlah hal, diantaranya pengurangan pendapatan pemerintah di hulu migas untuk sektor kelistrikan, penghematan subsidi listrik dan kompensasi PLN, dan menghemat konversi pembangkit listrik diesel ke gas.
"Penurunan harga gas ini juga berdampak pada tambahan pendapatan pemerintah dari pajak dan deviden untuk sektor listrik dan juga adanya penambahan penerimaan negara dari sektor listrik," ujarnya dalam rapat kerja virtual bersama Komisi VII DPR, Senin (4/5/2020).
Harga gas US$6 MMBtu untuk industri dan kelistrikan memang akan berdampak pada berkurangnya pendapatan pemerintah di hulu migas untuk sektor kelistrikan yang mencapai total sebesar Rp94,53 triliun dalam periode tahun 2020 hingga 2024.
"Di tahun ini sendiri, pendapatan pemerintah di hulu migas untuk sektor kelistrikan berkurang mencapai Rp17,46 triliun," katanya.
Lalu dengan adanya penyesuaian harga gas kelistrikan akan menghemat sektor kelistrikan dimana sebesar Rp97,15 triliun yang terdiri untuk subsidi sebesar Rp22,9 triliun dan kompensasi sebesar Rp74,24 triliun dalam rentang waktu 2020 hingga 2024.
Baca Juga
"Sepanjang tahun ini akan menghemat Rp20,02 triliun yang terdiri dari subsidi sebesar Rp4,7 triliun dan kompensasi Rp15,3 triliun," tuturnya.
Arifin menuturkan dengan adanya penyesuaian harga gas untuk kelistrikan juga akan berdampak pada penghematan konversi pembangkit listrik dari diesel ke gas sebesar Rp13,07 triliun dalam waktu 4 tahun mendatang.
"Di tahun ini ada penghematan konversi pembangkit listrik dari diesel ke gas sebesar Rp290 miliar," ucapnya.
Selain itu, adanya penambahan penerimaan negara dengan adanya penyesuaian harga gas kelistrikan yakni mencapai Rp2,82 triliun tahun ini dan mencapai Rp15,68 triliun untuk periode 2020 - 2024.
"Untuk tambahan pendapatan pemerintah dari pajak dan deviden untuk kelistrikan tak ada atau 0 rupiah," katanya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat menurunnya harga gas untuk kelistrikan dampaknya akan menurunkan biaya produksi listrik.
Saat biaya gas menghabiskan 40 persne total biaya energi primer, padahal produksi listrik kurang dari 20 persen. "Jadi kalau harga gas US$6/MMBTU, sekitar minimal 20 persen dari keseluruhan biaya gas PLN," ujarnya.
Kendati demikian, perlu diingat bahwa penetapan harga gas yang lebih rendah bagi PLN itu juga adalah subsidi. Oleh karena itu, apabila tak diatur dan ditetapkan jangka waktunya dapat mempengaruhi pilihan.
"Selain itu, rencana pembangkit listrik di masa depan dan bisa menjadi suboptimal," tutur Fabby.
