Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Program Pemulihan Ekonomi Tengah Difinalisasi, Anggarannya Rp150 Triliun

Program pemulihan dapat dilaksanakan melalui PMN, investasi pemerintah, dan kegiatan penjaminan sesuai skema yang ditetapkan oleh pemerintah.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 29 April 2020  |  16:20 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan sebelum memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan sebelum memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya saat ini sedang memfinalisasi regulasi program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020.

"Bapak Presiden mengharapkan bahwa RPP Rancangan Peraturan Pemerintah [RPP] ini segera diselesaikan karena ini menjadi operasionalisasi dari kebijakan di sektor pengaman ekonomi," kata Airlangga, Rabu (29/4/2020).

Seperti diketahui, program pemulihan ekonomi dimungkinkan melalui Pasal 11 Perppu No. 1/2020.

Program pemulihan dapat dilaksanakan melalui PMN, investasi pemerintah, dan kegiatan penjaminan sesuai skema yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk program ini, dianggarkan pembiayaan anggaran sebesar Rp150 triliun untuk mendukung dunia usaha mulai besar hingga UMKM.

"Pemerintah mendorong beberapa prinsip yaitu transparansi, akuntabiltas, profesionalisme, keadilan, tidak menimbulkan moral hazard. Kemudian ini diprioritaskan kepada pelaku yang terdampak pandemi Covid-19," kata Airlangga.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona ekonomi nasional
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top