Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Alat Kesehatan Indonesia (Gakeslab) tengah menyiapkan e-katalog secara mandiri guna membantu industri layanan kesehatan memenuhi kebutuhannya.
Adapun e-katalog milik LKPP, terbukti sudah hampir dua tahun tidak bisa diakses produk dalam negeri. Gakeslab menyebut terakhir kali pembukaan penjualan di e-katalog pada april 2018.
Akibatnya, hampir 60.000 item kesehatan yang ada, hanya sekitar 20 persen yang masuk e-katalog hal itu juga sesui dengan data KPK tahun lalu.
Sekretaris Jenderal Gabungan Alat Kesehatan Indonesia (Gakeslab) Randy H. Teguh mengatakan langkah penyiapan e-katalog secara mandiri ini tidak akan melangkahi e-katalog milik pemerintah. Pasalnya, pengembangan e-katalog Gakeslab akan sesuai dengan izin yang sudah berlaku selama ini.
"Kami berharap e-katalog Gakeslab akan melengkapi milik LKPP. Sampai sekarang kami masih belum bisa memasukan produk di sana, syukur-syukur bisa diterima dan diadopsi oleh LKPP" katanya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Randy mengemukakan dalam e-katalog nantinya juga akan ada item khusus yang berisikan sejumlah produk dalam penanggulangan Covid-19. Alhasil, akan turut meringankan pemerintah dalam penyediaan alkes untuk tenaga kesehatan saat ini.
Randy menargetkan e-katalog ini dapat dirilis pekan ini. Selanjutnya, layanan kesehatan akan mulai dapat melakukan transaksi di sana.
"Jadi minggu ini diharapkan rumah sakit sudah bisa memilih dan memesan produk, hingga melakukan komunikasi dengan pemilik produk untuk menanyakan terkait jumlah stok dan lainnny," ujar Randy.
Sebelumnya, Industri alat kesehatan mengeluhkan lambannya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP yang tidak membuka pintu untuk industri dalam negeri.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) Ade Tarya Hidayat menyebut dalam kurun satu hingga satu tengah tahun terakhir produksi industri tidak bisa dijual melalui e-katalog.
Dia mengatakan perlambatan kinerja LKPP kabarnya dikarenakan banyak perubahan yang sedang dilakukan. Namun, hal itu cukup mengganggu industri utamanya dalam upaya penyediaan alkes dalam penanggulangan wabah virus corona atau (covid-19).
"Katanya LKPP akan siap pada Juli tapi buat kami ini terlalu lama padahal di waktu yang sempit ini kami sedang banyak mengupayakan alkes untuk penanganan Covid-19 baik APD hingga ventilator," katanya dalam rapat virtual dengan Komisi IX, Rabu (8/4/2020).
