Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha mengusulkan kenaikan anggaran insentif penanganan Covid-19 menjadi Rp1.600 triliun, yang sumber dananya dapat diperoleh melalui mekanisme pelonggaran kuantitatif alias quantitative easing atau pembelian surat utang pemerintah oleh bank sentral.
Sekadar catatan, sejauh ini anggaran yang telah disiapkan pemerintah untuk menangani Covid-19 mencapai Rp405 triliun dengan perinciran Rp75 triliun untuk belanja kesehatan, Rp110 triliun untuk bantuan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengungkapkan usulan pelaku usaha untuk kenaikan pagu anggaran untuk insentif Covid-19 tersebut telah disampaikan ke pemerintah melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
“Saya sudah menyampaikan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang usulan quantitative easing untuk Rp1.600 triliun ini. Responsnya, pemerintah beranggapan, sejauh ini gross [nilai kotor dari] insentif perpajakan saja sudah Rp1.200 triliun, sehingga insentif yang diberikan sejauh ini dirasa sudah cukup besar,” jelasnya dalam diskusi Senior Kadin bertajuk Mencari Terobosan Recovery Dunia Usaha dan Ekonomi Masa Pandemi dan Saran bagi Pemerintah Pusat & Daerah, Minggu (26/4/2020), malam.
Bagaimanapun, Hariyadi menilai sejauh ini insentif dari pemerintah belum ada yang bersifat menambahkan cash inflow kepada sistem ekonomi sektor riil Indonesia. Padahal, mayoritas perusahaan di Indonesia tidak menyiapkan dana ‘jaga-jaga’ untuk jangka panjang.
“Rata-rata perusahaan hanya menyiapkan untuk 2—3 bulan. Kejadian pandemi ini kan betul-betul mendadak dan menghilangkan demand, berbeda dengan krisis-krisis ekonomi sebelumnya. Jadi, kalau sampai Juli sektor riil sudah sama sekali tidak punya uang, ini akan menjadi pertanyaan. Sebab, saya melihat pemerintah sama sekali enggak siap menghadapi ini,” tegasnya.
Baca Juga
Dia memprediksi ruang finansial perusahaan-perusahaan di Tanah Air akan mencapai titik kelentingannya pada Juli 2020. Jika pandemi tak tertangani pada periode tersebu, hampir bisa dipastikan makin banyak perusahaan yang gagal membayar gaji karyawannya.
Pihaknya menilai penambahan stimulus penanganan Covid-19 harus dikebut guna mengantisipasi dampak ekonomi dari pandemi yang lebih buruk dalam beberapa bulan ke depan. Jika sudah demikian, lanjutnya, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti apa pun tidak akan lagi sanggup mengobati perluasan pandemi dan dampaknya terhadap perekonomian.
“Kalau tidak ada real action, menurut saya, cukup bahaya karena bisa berujung menjadi masalah sosial. Sekarang saja, kami [pengusaha] bingung THR sudah tidak sanggup bayar. Mau didemo seperti apa pun, kalau duitnya tidak ada, bagaimana?"
Lebih lanjut, dia mengaku hingga saat ini belum ada respons dari pemerintah terkait dengan usulan penambahan dana insentif dari pengusaha tersebut. “Saya belum tahu posisinya [tanggapan] pemerintah bagaimana.”
