Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai merealisasikan berbagai stimulus ekonomi dan program bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
Salah satu sektor yang turut mendapatkan perhatian adalah Usaha Mikro dan Kecil, dan Menengah (UMKM), utamanya skala mikro dan kecil. Namun, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengakui pihaknya kesulitan mengambil kebijakan terkait, karena ketiadaan acuan data UMKM yang lengkap baik di daerah maupun pusat.
Kesulitan mengumpulkan data salah satunya disebabkan oleh banyaknya kementerian yang mengurus UMKM. “Big data UMKM parah betul. Kami sulit sekali ambil kebijakan. Ada 18 kementerian yang mengurus UMKM. Ini sulit sekali,” ujar Teten, Selasa (21/04/2020).
Di tengah kondisi tersebut, menurut Teten, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akhirnya menggunakan data nasabah yang tersebar di perbankan atau lembaga pembiayaan.
“Kalau dibandingkan dengan data pelaku usaha UMKM, ada sekitar 64 juta. Angkanya mendekati. Jadi sebetulnya sudah ter-cover di data nasabah, walaupun ada overlapping.”
Kelompok Rawan
Baca Juga
Jika mengacu kepada data nasabah perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya, angka penerima program bantuan sosial ataupun stimulus ekonomi tercatat sebesar 69,9 juta orang.
Angka nasabah yang terhubung dengan pembiayaan formal itu meliputi data nasabah fintech (22 juta), BPR Syariah (1,9 juta), BPR (16,3 juta), KUR (11,9 juta), koperasi (11,2 juta) dan BLU di bawah Kementerian Keuangan melalui Program Mekar (6,5 juta).
Untuk kelompok tersebut, menurut Teten, pemerintah bisa segera mengeksekusi penyaluran bantuan atau stimulus.
“Yang rawan itu, mereka yang tidak pernah terhubung dengan pembiayaan formal, yang tidak punya nomer induk kependudukan, tidak terhubung dengan data perpajakan. Mereka ini tidak terdata dan terancam tidak mendapatkan bantuan.”
