Bisnis.com, JAKARTA — Persoalan tunda bayar oleh BPJS Kesehatan ternyata tidak hanya dialami oleh industri farmasi tetapi juga alat kesehatan atau alkes.
Sekretaris Jenderal Gabungan Alat Kesehatan Indonesia (Gakeslab) Randy H. Teguh mengatakan hingga saat ini sekitar Rp4 triliun biaya yang belum dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.
Menurutnya, kebanyakan dana BPJS biasannya dialokasikan untuk barang rutin sekali pakai seperti infus, jarum suntik, dan perban. Dia pun mengaku kerap menyuarakan solusi pembayaran tanpa perantara kepada perusahaan.
"Jadi selama ini kami sudah minta pembayaran jangan melalui rumah sakit karena mereka akan memiliki prioritas untuk pembayaran dokter atau obat atau apa terlebih dahulu. Sehingga tidak ada keterlambatan yang tentu mengganggu operasional perusahaan," katanya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2020).
Randy mengemukakan adanya wabah Covid-19 ini diharapkan dapat lebih membuka mata dan kesadaran pada pemangku kebijakan bahwa industri kesehatan yang selama ini mungkin diabaikan terbukti berperan sangat vital dalam menjaga ketahanan negara.
Direktur Eksekutfi Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi) Dorojatun Sanusi juga mengatakan dengan adanya wabah Covid-19 ini sebaiknya menjadi pelajaran berharga bahwa industri kesehatan sangat membutuhkan dana jaminan bahan baku.
Baca Juga
Hal itu guna menjaga kelancaran produktivitas dan ketersediaan obat yang merata dan berkesinambungan khususnya untuk JKN yang tentu terus dibutuhkan kendati adanya wabah Covid-19.
"Tunggakan BPJS untuk obat saat ini sekitar Rp4,5-Rp5 triliun tetapi kami masih memiliki komitmen tinggi untuk supplay hingga donasi guna membantu menghadapi Covid-19," ujarnya.
Pihaknya pun berharap BPJS terus memperbaiki kinerja. Dengan begitu, tidak ada lagi persoalan tunda bayar yang berkepanjangan.
"Soal BPJS ini memang cerita lama tetapi saya heran kenapa tidak pernah ada yang peduli," kata Dorojatun.
