Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) menyatakan siap mendukung pengusaha lokal untuk mengisi kebutuhan alat pelindung diri (APD) dan masker di dalam negeri.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Sari Pramono menyampaikan sebagian industri kecil dan menengah (IKM) telah mengalihkan model bisnisnya untuk memproduksi APD dan masker. Pasalnya, kebutuhan APD dan masker nasional melonjak tajam.
"Banyak pengusaha konveksi yang beralih menjahit APD dan masker non-medis sebagai upaya daya tahan usahanya, agar karyawan tidak dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja [PHK]. Jadi, ada juga perjuangan pengusaha yang banting setir dan kreatif untuk bertahan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2020).
Sari berharap agar pemerintah memperkuat industri kesehatan nasional pada masa depan. Oleh karena itu, Sari juga meminta agar para industriawan menggunakan bahan baku lokal dalam proses produksi APD dan masker.
Sementara itu, Ketua Kompartemen Industri Kesehatan BPP HIPMI I Gusti Nyoman Darmaputra berpendapat penggantian model bisnis menjadi memproduksi APD dan masker berpotensi menghentikan penyebaran Covid-19 di dalam negeri.
Selain memproduksi APD dan masker, ujarnya, pelaku usaha di bidang niaga dapat berkontribusi dengan meningkatkan persebaran APD dan masker ke daerah-daerah. Maka dari itu, Darmaputra meminta pemerintah untuk menindak tegas oknum penghambat distribusi APD dan masker besutan IKM.
Baca Juga
"HIPMI mempunyai potensi pengusaha kesehatan di seluruh Indonesia. Kita berharap pemenuhan kebutuhan APD dan alkes lain, serta masker bisa melibatkan pengusaha UMKM lokal yang tergabung di HIPMI agar bisa survive," katanya.
Darmaputra berpendapat perizinan dan kebijakan pendistribusian APD maupun masker harus dipermudah. Menurutnya, hal terseut dapat meringankan biaya bantuan yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Rakhman mengatakan saat ini jumlah pabrikan garmen yang dapat memproduksi APD dan masker berstandar medis hanya 20 unit pabrikan atau sekitar 3 persen dari total pabrikan garmen. Sementara itu, 97 persen pabrikan maupun IKM garmen lainnya hanya mampu memproduksi APD dan masker bukan untuk kebutuhan medis.
"Silakan [pelaku IKM garmen] buat {APD maupun masker], cuma dibungkusnya harus ada keterangan mengenai fungsi dan bahannya. Jangan sampai APD non-medis digunakan oleh tenaga medis," katanya kepada Bisnis, belum lama ini.
Rizal menambahkan pabrikan garmen saat ini sulit mendapatkan bahan baku. Pasalnya, sebagian besar pusat peritel bahan baku garmen, seperti Pasar Tanah Abang, Pasar Baru, dan Pasar Cigondewah telah tutup. Dengan kata lain, arus kas industri antara TPT juga tertekan, mengingat serapan kain di pasar tersendat.
Adapun, Rizal menyatakan arus kas rata-rata pabrikan saat ini hanya mampu menjaga proses produksi maksimal hingga medio kuartal III/2020. "Sebentar lagi kan bayar THR [Tunjangan Hari Raya], terus kami tidak punya uang, Pasar Tanah Abang tutup, toko-toko ritel tutup."
Rizal menyampaikan utilitas pabrikan yang saat ini memproduksi APD maupun masker berstandar medis pun tidak optimum. Pasalnya, pabrikan garmen tersebut hanya menambahkan lini produksi APD dan masker melainkan mengalhkan produksinya.
Dengan kata lain, utilitas pabrikan garmen yang memproduksi APD dan masker belum menembus level 90 persen atau memiliki utiltias di sekitar posisi 70 persen-80 persen.
Rizal menilai melemahnya kegiatan produksi pada pabrikan antara TPT dapat membuat proses produksi APD dan masker pada akhirnya terhenti.
"Mereka [pabrikan garmen] juga butuh industri weaving dan kain. Kalau supply chain-nya terganggu, pasti mempengaruhi [produksi APD dan masker]. Apalagi, kalau pemerintah jadi memakai APD polyester itu," katanya.
