Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Larangan Mudik Tak Otomatis Kerek Konsumsi di Kota Besar

Potensi kenaikan permintaan di kota-kota besar masih sangat tergantung dengan kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 yang belum menentu.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 21 April 2020  |  18:16 WIB
Penumpang kereta api Tawang Jaya Lebaran tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (8/6/2019). Pada H3 Lebaran 2019, arus balik pemudik yang tiba di Stasiun Pasar Senen mulai mengalami peningkatan. - ANTARA FOTO/Reno Esnir
Penumpang kereta api Tawang Jaya Lebaran tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (8/6/2019). Pada H3 Lebaran 2019, arus balik pemudik yang tiba di Stasiun Pasar Senen mulai mengalami peningkatan. - ANTARA FOTO/Reno Esnir

Bisnis.com, JAKARTA – Pemberlakuan larangan mudik Ramadan dan Idulfitri pada tahun ini dinilai tidak secara otomatis mengerek permintaan di kota-kota besar seiring berkurangnya aliran uang ke daerah.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani menilai tingkat konsumsi masyarakat akan sangat dipengaruhi sentimen dalam penanggulangan wabah tersebut. Potensi kenaikan permintaan di kota-kota besar masih sangat tergantung dengan kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 yang belum menentu.

"Apabila pada periode mudik dilarang tingkat penyebaran [corona] masih tinggi, maka customer confidence akan tetap stagnan atau bahkan menurun," kata Shinta kepada Bisnis.com, Selasa (21/4/2020).

Dia beralasan adanya tekanan pada pemasukan beberapa sektor usaha dan rumah tangga akibat pandemi. Kondisi ini pun membuat masyarakat harus menunda pembelian untuk barang-barang sekunder dan tersier dan memfokuskan konsumsi pada kebutuhan pokok.

Terlepas dari kondisi tersebut, pihaknya mengemukakan pentingnya percepatan realisasi stimulus fiskal maupun nonfiskal untuk sektor riil, stimulus untuk peningkatan konsumsi rumah tangga, dan afirmasi kelancaran perputaran barang dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut menjadi penting karena dapat menjaga perekonomian agar terhindar dari resesi yang lebih dalam lagi.

"Terutama perlunya peningkatan kapasitas sektor kesehatan agar kepercayaan konsumen, industri dan investor dalam dan luar negeri meningkat atau pulih," ujarnya.

Di sisi lain, dunia usaha pun disebut Shinta telah mengusulkan adanya peningkatan stimulus ekonomi sebagai upaya mitigasi menangkal dampak Covid-19. Sejauh ini, pemerintah Indonesia baru menyiapkan stimulus sebesar Rp405,1 triliun untuk memerangi Covid-19 atau hanya 2,6 persen dari total produk domestik bruto (PDB).

Jumlah ini relatif kecil dibandingkan porsi stimulus negara lain yang bisa mencapai 10 persen dari PDB. Seperti Malaysia yang mencapai 17 persen dari PDB.

"Kami sudah mengusulkan ke pemerintah agar stimulus ditingkatkan menjadi Rp1.600 triliun. Untuk kesehatan Rp400 triliun, jaring pengaman sosial Rp600 triliun, dan ekonomi Rp600 triliun," paparnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kadin lebaran 2020
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top