Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kementan Realokasi Anggaran Rp3,6 Triliun, DPR Pertanyakan Fokus Kegiatan

Komisi IV DPR mempertanyakan rencana realokasi anggaran sebesar Rp3,6 triliun yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (tengah) mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di komplek Parlemen, Jakarta, Senin (17/2/2020)./ANTARA - Reno Esnir
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (tengah) mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di komplek Parlemen, Jakarta, Senin (17/2/2020)./ANTARA - Reno Esnir

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi IV DPR mempertanyakan rencana realokasi anggaran sebesar Rp3,6 triliun yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Lembaga legislatif tersebut menilai terdapat potensi efisiensi anggaran yang lebih besar. Selain itu, pemangkasan anggaran pada sejumlah eselon I yang memainkan peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan pun dipertanyakan mengingat perlunya jaminan produksi kebutuhan pokok seiring berkembangnya wabah Covid-19.

"Saya melihat anggaran yang di-refocusing di eselon I ini kurang pas. Kenapa Balitbang dan PPSDM cuma sedikit ditariknya? Justru Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang lebih besar di-refocusing," ujar Anggota Komisi IV Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR dan jajaran Kementerian Pertanian pada Kamis (15/4/2020).

Kritik serupa pun disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal. Dia mempertanyakan alasan Kementan menyiapkan Rp1,6 triliun dari Rp1,85 triliun anggaran yang direalokasi untuk program jaring pengaman sosial. Kementan tercatat hanya mengalokasikan Rp198,95 miliar untuk program penagamanan ketersediaan pangan.

"Kondisi ini membuat kita harus berperang terhadap ketersediaan pangan. Kalau melihat refocusing ada sekitar 1,58 triliun untuk jaring pengaman sosial, ini kebanyakan. Harusnya ini diperbanyak di program ketersediaan pangan," papar Andi.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam paparannya mengemukakan bahwa perubahan postur APBN berimbas pada penurunan pagu dari Rp21,05 triliun menjadi Rp17,4 triliun.

Penghematan terjadi hampir pada semua jajaran Eselon I Kementan kecuali Inspektorat Jenderal dan Badan Ketahanan Pangan agar tetap fokus dalam pengawasan stabilisasi harga pangan.

Adapun lembaga yang mengalami penghematan terbesar adalah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dari Rp5,76 triliun menjadi Rp4,25 triliun atau penghematan sebesar Rp 1,5 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper