Bisnis.com, JAKARTA – Penyaluran sejumlah bantuan sebagai jaring perlindungan sosial atas dampak Covid-19 terhadap kelompok rentan dipastikan terealisasi dalam waktu dekat. Untuk program keluarga harapan (PKH), Kementerian Sosial menyatakan bahwa dana bantuan bisa mulai diakses pada Jumat, 17 April 2020.
Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial (Kemensos) Rachmat Koesnadi mengemukakan bantuan PKH pada tahap awal akan menyasar pada 9,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terdaftar.
Sementara untuk tambahan 800.000 KPM lainnya, Rachmat mengatakan pihaknya telah rampung memvalidasi dan siap diajukan ke Kementerian Keuangan.
"Mungkin dalam periode 25 sampai 27 April baru bisa dibayarkan karena validasi data ini tidak mudah. Apalagi kami tidak turun ke lapangan dan hanya validasi sistem saja. Tidak seperti validasi pintu ke pintu karena tidak diperkenankan mengecek ke lapangan," ujar Rachmat kepada Bisnis, Rabu (15/4/2020).
Rachmat mengemukakan tambahan penerima manfaat mengacu pada informasi yang masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Dia mengaku pihaknya telah menjalankan proses penyaringan demi menjamin bantuan tidak salah sasaran.
"PKH ini kan bersyarat, ada kategori yang dipilih. Jadi di DTKS ini ada formulirnya, kami lihat isinya. Apakah lengkap atau tidak informasinya. Apakah ada ibu hamil, apakah punya anak balita. Kami lihat dari rentang umur anak penerima manfaat," paparnya.
Baca Juga
Rachmat pun memastikan bahwa pihaknya akan melakukan validasi ketika pandemi COVID-19 berhasil diredam di Tanah Air. Dengan demikian, para pendamping yang ditugaskan melakukan pengecekan dapat memastikan penerima di lapangan.
"Karena ini situasi darurat dan pendamping tidak bisa validasi ke lapangan, nanti ketika pandemi ini sudah reda, untuk tahun depan, semoga sudah reda Desember kami akan validasi. Ini situasi darurat dan tentu yang miskin sangat membutuhkan," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nurul Farijati mengemukakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dengan target 9 juta KPM di luar wilayah Jabodetabek.
"Saat ini sedang dipersiapkan. Insyaallah akan segera cair," kata Nurul kepada Bisnis.
Nurul mengemukakan bahwa pendataan penerima ini bakal diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan sistem kuota. Artinya, setiap pemerintah daerah diharapkan dapat turun langsung mendata pihak-pihak di luar penerima manfaat PKH dan program sembako untuk mendapat BLT. Kendati demikian, Kemensos tetap akan menyiapkan alokasi awal KPM dengan merujuk pada DTKS.
"Penerimanya kami serahkan ke Pemda masing-masing. Kami berikan kuota dan daerah yang membaginya. Pemberian ini pun hanya sementara, tiga bulan dalam rangka antisipasi dampak Covid-19. Kan banyak pihak yang kehilangan pekerjaan," imbuhnya.
Dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan, pemerintah sendiri menyatakan bakal mempercepat pencairan anggaran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak.
Sampai 15 April 2020, pemerintah telah mencairkan anggaran PKH dan Kartu Sembako. Pada PKH, anggaran mencapai Rp16,4 triliun dari total pagu sebesar Rp37,4 triliun. Penyaluran ini telah mencakup termasuk tambahan target KPM sebanyak 800.000 keluarga pada masa darurat Covid-19.
Untuk Program Sembako, nominal penyaluran mencapai Rp14 triliun dan akan mencakup penyaluran untuk periode Mei 2020. Anggaran ini pun mencakup perluasan target KPM menjadi 20 juta keluarga.
