Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah fraksi memberikan tanggapan saat raker pembahasan pertama soal RUU Cipta Kerja antara Pemerintah dan Baleg DPR.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Adang Darajatun mengapresiasi upaya pemerintah menyiapkan RUU untuk menciptakan lapangan kerja dan yang lainnya.
Namun, Adang menegaskan bahwa saat ini Indonesia berada dalam kondisi yang sulit di tengah pandemi Covid-19.
"Ini catatan penting PKS bahwa kondisi saat ini bukan kondisi biasa. Jadi kita harus fokus pada penanggulangamnya. Idealnya, ini dibahas setelah ada masukan masyarakat. DIM (daftar inventarissasi masalah) dibuat setelah itu," ujar Adang.
Mantan Wakapolri itu menyebutkan PKS keberatan untuk melakukan pembahasan soal RUU Cipta Kerja. PKS meminta agar pembahasa ditunda hingga Presiden memberitahukan kondisi negara sudah stabil kembali.
Sementara PPP, melalui Samsul Rizal, menyebutkan kesiapan untuk mengikuti proses yang akan berjalan.
"Kami dari PPP ingin menyampaikan beberapa hal yakni terkait kesiapan pemerintah dalam menyiapkan RUU ini. PPP siap mengikuti jadwal, mekanisme pengesahan, panja, dan yang lainnya," ujar Samsul.
Tekait perlu tidaknya dilakukan perubahan materi RUU Cipta Kerja, ia menyebutkan perlu pengkondisian setelah kondisi kembali stabil.
Sementara itu, perwakilan dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengingatkan agar pembahasan tidak bertabrakan dan overlapping. PAN menyatakan perlu waktu untuk mendalami DIM yang harus diserahkan. PAN akan mendengarkan paparan para ahli sehingga betul-betul menjadi sikap PAN.
Di ujung Raker, pimpinan sidang mengingatkan bahwa rapat kerja belum membahas materi RUU melainkan membicarakan jadwal. Pembahasan dan uji publik menjadi tugas Panja. Penyeranan DIM akan diputuskan waktunya dalam rapat internal Baleg DPR RI.
"Jadi hari ini kita bukan kapasitas setuju atau tidak soal materinya tapi soal jadwal," ujar pimpinan sidang Supratman Andi Agtas.
Supratman menambahkan bahwa agenda hari ini jadwal raker adalah penyerahan DIM ke panja. "Tadi mungkin masukan semua fraksi sudah ada yg bertanya ke menteri apakah draft ada yg berubah atau tidak," ujarnya.
