Bisnis.com, JAKARTA - Selain realokasi dan refocussing Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Covid-19, pemerintah pusat juga menekankan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan penyesuaian anggaran secara menyeluruh.
Perintah ini tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang ditetapkan per 9 April 2020 lalu.
Lewat keputusan ini, Pemda diwajibkan untuk melakukan penyesuaian target pendapatan belanja daerah.
Dari sisi belanja, pemerintah pusat memerintahkan Pemda untuk memangkas tunjangan tambahan, tunjangan kinerja, dan insentif sejenis bagi ASN Pemda agar tidak melebih nomonal yang ada di pemerintah pusat. Honorarium kegiatan, honorarium pengelola dana BOS, dan pemberian uang lembut juga perlu dikendalikan atau dikurangi.
Belanja barang dan jasa perlu dirasionalisasi hingga 50%, terutama yang digunakan untuk perjalan dinas, barang pakai habis untuk keperlian kantor, cetak dan penggandaan, pakaian dinas, pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, sewa bangunan, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, jasa kantor, jasa konsultasi, tenaga ahli, uang yang diserahkan pada pihak ketiga, paket rapat, hingga sosialisasi.
Belanja modal juga perlu dirasionalisasi hingga 50 persen dengan memangkas anggaran pengadaan kendaraan dinas, mesin dan alat berat, tanah, renovasi ruangan atai gedung, pembangunan gedung, dan belanja infrastruktur lain yang masih bisa ditunda hingga tahun selanjutnya.
Baca Juga
Penyesuaian pendapatan daerah berdasarkan pada penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan asumsi makro dan rasio pajak daerah akibat menurunnya kegiatan ekonomi serta memperhitungkan pendapatan dari dana transfer.
Hingga saat ini, Kemenkeu masih belum mengeluarkan ketetapan baru terkait dana transfer. Meski demikian, Kemendagri sudah menyediakan proyeksi dana transfer yang bisa menjadi landasan bagi Pemda untuk merevisi APBD.
Hasil penghematan belanja dan penyesuaian pendapatan tersebut dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan, social safety net, dan penanganan dampak ekonomi Covid-19.
.jpg?w=300&h=221)
