Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kemenaker: 1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Segera Urus Kartu Prakerja

Pekerja yang dirumahkan dan kena pemutusan hubungan kerja tersebar di sektor formal dan informal.
Dewi Aminatuz Zuhriyah
Dewi Aminatuz Zuhriyah - Bisnis.com 09 April 2020  |  09:45 WIB
Kemenaker: 1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Segera Urus Kartu Prakerja
KSPSI DIY dan FPPI Jogja menggelar aksi teaterikal di sekitar Titik Nol, Rabu (8/4/2020). - Harian Jogja/Lugas Subarkah

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mencatat hingga 7 April sebanyak 1,2 juta orang pekerja terkena pemutusaan hubungan kerja (PHK) dan di rumahkan akibat melambatnya perekonomian imbas virus corona atau COVID-19.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan sektor formal yang dirumahkan dan di-PHK melingkupi 39.977 perusahaan. Sektor ini mencakup 1.010.579 orang tenaga kerja.

Rinciannya, sebanyak 873.090 pekerja dan buruh dirumahkan dari 17.224 perusahaan. Serta 137.489  pekerja dan buruh kena PHK di 22.753 perusahaan.

 Sementara jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal sebanyak 34.453 perusahaan dan jumlah pekerjanya sebanyak 189.452 orang. 

 "Total jumlah perusahaan yang merumahkan pekerja dan PHK sebanyak 74.430 perusahaan," kata Menaker Ida, Rabu (8/4/2020).

Menteri Ida yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebutkan pihaknya telah menerbitkan pedoman mengenai perlindungan pekerja dan buruh dengan memperhatikan kelangsungan  usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulang COVID-19.

"Kami juga melakukan percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja dengan sasaran pekerja maupun buruh yang  ter-PHK dan pekerja yang dirumahkan baik formal maupun informal," kata Ida.

Ida mengharapkan gelombang PHK ini dapat ditahan sekuat mungkin oleh dunia usaha. Caranya dengan melakukan pengurangan upah dan fasilitas pekerja tingkat  atas. Baik level manajer dan direktur. Pengurangan shift kerja, menghapuskan  kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja dan meliburkan atau merumahkan  pekerja secara bergilir untuk sementara waktu.

"Langkah-langkah alternatif tersebut harus dibahas dahulu dengan serikat buruh atau wakil pekerja yang bersangkutan," katanya.

Selain itu, Menaker Ida mengatakan langkah lainnya yakni memberikan bantuan program diantaranya  program padat karya infrastruktur sanitasi lingkungan, padat karya produktif, kewirausahaan dan program tenaga kerja mandiri (TKM).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

phk Kemenaker kartu prakerja
Editor : Anggara Pernando

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top