Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ombudsman: Pemerintah Mesti Larang Ekspor Masker

Pemerintah mesti menetapkan kebijakan larangan ekspor masker karena sangat dibutuhkan di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Alamsyah Saragih, Rabu (8/4/2020).
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 09 April 2020  |  02:00 WIB
Ombudsman: Pemerintah Mesti Larang Ekspor Masker
Penjahit memproduksi masker kain di Balai Latihan Kerja Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel. istimewa
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mesti menetapkan kebijakan larangan ekspor masker karena sangat dibutuhkan di Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Alamsyah Saragih, Rabu (8/4/2020). Dalam keterangannya, Alamsyah mengatakan bahwa ORI terus mencermati kontroversi ekspor masker dan alat pelindung diri (APD).

“Ombudsman juga menerima pertanyaan dari kalangan media dan masyarakat yang pada intinya mempertanyakan apakah maraknya ekspor masker dan APD di tengah kebutuhan domestik begitu tinggi merupakan indikasi telah terjadi maladministrasi dalam mata rantai produksi,” ucapnya,.

Lanjutnya, ORI menyampaikan ke publik bahwa pada prinsipnya pemerintah patut menerbitkan kebijakan larangan ekspor dan melakukan pengaturan harga dalam situasi darurat Covid-19.

“Jika pemerintah menyadari kebutuhan domestik tinggi maka Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan domestic market obligation bagi Industri yang memproduksi,” jelasnya.

Untuk itu Kemenkes atau instansi terkait dapat mengusulkan ekspor bahan baku masker, masker, antiseptik, dan APD ke dalam larangan dan/atau pembatasan yang diatur dalam peraturan menteri perdagangan, sehingga Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai dapat mencegah ekspor produk tersebut maupun mengawasi kemungkinan terjadi penyiasatan kode HS.

“Melakukan pembiaran terhadap kondisi tersebut sehingga kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan terganggu adalah suatu Maladministrasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

masker covid-19 alat pelindung diri
Editor : Fatkhul Maskur
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top