Bisnis.com, JAKARTA – Proyek pembangunan infrastruktur jaringan gas rumah tangga yang dilaksanakan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. turut terdampak virus corona atau Covid-19.
Direktur Utama Perusahaan Gas Negara Gigih Prakoso mengatakan pembangunan jargas masih berlangsung, tetapi pihaknya akan mengevealuasi lebih lanjut kelanjutan proyek.
“Kami akan menyesuaikan dengan demand masyarakat pengguna gas rumah tangga,” katanya kepada Bisnis, pekan lalu.
Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menjelaskan penyebaran Covid-19 cukup mengganggu kelangsungan proyek pembangunan jargas tahun ini, baik dari sisi teknis maupun dari sisi operasional.
Dari sisi teknis, terdapat hambatan aktifitas kegiatan pelaksanaan dan monitoring konstruksi di lapangan, karena pembatasan dan pengurangan aktifitas kerumunan di luar ruangan terkait dengan Covid-19.
Selain itu, ada potensi kebijakan dari pemerintah untuk karantina wilayah. Keadaan tersebut membuat mobilisasi personil konstruksi menjadi terbatas dan kegiatan konstruksi tidak optimal karena kekurangan tenaga kerja.
Sebagai mitigasi, pihaknya membuat rencana cadangan atas keterlambatan proyek, dengan menjadwal ulang proyek dengan memprioritaskan penyelesaian di proyek terdampak dan meningkatkan pelaksanaan monitoring konstruksi dengan berbasis daring.
“Untuk mengatasi hal ini, kami melakukan prioritas konstruksi untuk paket yang terkontrak dan mengacu pada urgensinya, baik yang ditetapkan oleh Migas maupun satuan kerja,” katanya.
Dari sisi meterial, untuk yang berasal dari China pada saat ini kondisinya sulit didapatkan dan juga pengaruh dari kenaikan kurs dolar AS yang cukup signifikan.
Selain itu, pihaknya menyebut mengalami kekurangan material utama proyek yaitu pipa dan material penunjang kontruksi, berkaitan dengan jalur distribusi terkendala karena adanya potensi kebijakan karantina wilayah dari pemerintah.
Adapun, PGN menargetkan pembangunan jargas mandiri sebanyak 50.000 SR dan jargas program penugasan pemerintah dengan dana APBN lebih dari 260.000 SR di 49 kabupaten atau kota sepanjang 2020.
“Kekurangan material ini membuat waktu penyelesaian menjadi lebih panjang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan, dari sisi operasional, adanya pembatasan aktivitas di luar rumah, membuat sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan jargas terkendala.
Dia menjelaskan pihaknya menemukan keterbatasan untuk melakukan pencatatan meter pelanggan jargas, pelanggan kesulitan untuk melakukan pembayaran, dan keterbatasan untuk kunjungan ke pelanggan saat terjadi gangguan.
Keadaan tersebut menimbulkan terkendalanya proses pembayaran karena data volume pemakaian gas pelanggan tidak tersedia dan kesulitan pelanggan karena jika terjadi gangguan tidak bisa diselesaikan secara langsung.
Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang ditempuh PGN yakni melakukan catat meter mandiri oleh pelanggan secara daring pada rentang waktu tertentu.
“Apabila terdapat kelebihan atau kekurangan data pencatatan, akan dilakukan koreksi pada saat pencatatan aktual,” ungkapnya
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso menjelaskan bahwa pada saat ini masih terdapat 14 paket pembangunan jaringan gas (jargas) kota atau sebanyak 34 Kabupaten Kota yang belum terkontak.
Adapun pada tahun ini pemerintah menargetkan membangun sebanyak 266.040 sambungan rumah (SR) yang terbagi atas 21 paket untuk alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 senilai Rp3 triliun.
“14 paket itu sementara berlangsung proses lelang, ada beberapa yang lelangnya harus diulang karena kemarin sempat ada yang tidak terpenuhi ketentuan dan syaratnya, kalau tidak ada halangan mudah-mudahan itu bisa terkontrak pada Mei atau akhir April,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa untuk nilai lelang proyek keseluruhan 14 paket tersebut mencapai kisaran Rp2 triliun.
Namun, dengan skema lelang terbuka, Alimuddin menjelaskan bahwa biaya yang akan dikeluarkan bisa lebih hemat sekitar 10 persen – 15 persen.
“Kebanyakan untuk paket yang akan dilelang beradi di Jawa, sisanya di tersebar di kota lain,” ungkapnya.
