Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian ESDM berkomitmen untuk segera menuntaskan rasio elektrifikasi hingga mencapai 100 persen.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pencapaian rasio elektrifikasi ini akan berdampak pada perbaikan peringkat pada electricity acces population yang saat ini baru menduduki peringkat 95. Di samping itu, langkah ini juga akan mendongkrak capaian electricity supply quality.
Menurutnya, peningkatan elektrifikasi memang menjadi kewajiban pemerintah karena energi listrik menjadi kebutuhan dasar yang juga modal pertumbuhan.
"Semua masyarakat perlu dijamin akses energi dan harus bisa terjangkau tarifnya," ujarnya, Jumat (3/4/2020).
Saat ini, terdapat 433 desa yang belum menikmati listrik. Seluruhnya desa tersebut tersebar di empat provinsi, yaitu yaitu Papua sebanyak 325 desa, Papua Barat sebanyak 102 desa, Nusa Tenggara Timur (NTT) ada 5 desa, dan Maluku 1 desa.
Dari laporan akhir tahun kinerja ESDM Tahun 2019, rasio elektrifikasi per Desember 2019 pada empat provinsi tersebut tercatat NTT 85 persen, Maluku 92 persen, Papua 94 persen dan Papua Barat 99 persen.
Baca Juga
Arifin menuturkan daya listrik yang selama ini disuplai berasal dari PLN untuk 74.430 desa dan yang tidak dispulai PLN sebanyak 5.515 desa. Yang tak disuplai dsri PLN ini berasal dari swadaya masyarakat maupun bantuan masyarakat setempat.
Guna menjalankan program tersebut, Kementerian ESDM bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan terobosan atau inovasi yang bersifat non-konvensional. Pertimbangan ini diambil mengingat lokasi wilayah Timur yang belum memiliki infrastruktur lengkap sehingga membutuhkan dana besar dan waktu yang lebih lama.
Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mempercepat pencapaian Rasio Elektrifikasi di luar target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.
"Rasio Elektrifikasi hingga 2020 telah mencapai 99,48 persen, meningkat sangat signifikan dari 2014, dari 84 persen dan telah melampaui target untuk RPJMN untuk 2015-2019 sekitar 96 persen," ucapnya.
Meski begitu, Jokowi mendorong untuk mengindentifikasi secara jelas desa-desa yang belum terelektrifikasi, terutama di 433 desa di Wilayah Timur Indonesia agar kebijakan tersebut tepat sasaran.
"Saya minta identifikasi secara jelas desa mana yang berdekatan dengan (jaringan) listrik," katanya.
Jarak rumah, sambung Jokowi, sangat menentukan dalam mengambil strategi pendekatan teknologi yang tepat.
"Apakah dengan ekstensi jaringan listrik atau dengan minigrid seperti mikro (hidro), PLTD atau distribusi tabung gresik yang dilengkapi dengan stasiun energi listrik," tuturnya.
Dia menekankan produktivitas ekonomi dan kualitas pendidikan anak-anak jadi faktor penentu dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut agar efisien dan produktif.
"Ini betul-betul bisa memberikan nilai tambah bagi pengembangan industri rumah tangga dan anak-anak bisa belajar di malam hari dengan lampu yang cukup sehingga kualitas pendidikan semakin meningkat," ucap Jokowi.
