Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Paket Stimulus Kebijakan Ketiga, Ini Usulan Aptrindo

Selain kelonggaran untuk PPh, Aptrindo juga mengharapkan bantuan percepatan modal kerja dari pemerintah.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 02 April 2020  |  06:01 WIB
Truk melintas di kawasan pelabuhan peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT) di Jakarta, Kamis (19/12/2019). Bisnis - Himawan L Nugraha
Truk melintas di kawasan pelabuhan peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT) di Jakarta, Kamis (19/12/2019). Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyampaikan sejumlah insentif terkait dengan pemangkasan suku bunga pinjaman, relaksasi aturan Pajak Penghasilan (PPh) dalam penyusunan paket kebijakan stimulus ekonomi ketiga oleh pemerintah.

Ketua umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan stimulus yang telah diusulkan adalah pemotongan suku bunga pinjaman hingga 50 persen. Selain itu, asosiasi mengharapkan PPh 21 supaya ditiadakan selama 12 bulan.

Pph 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan

"Selain itu, juga relaksasi ketentuan PPh pasal 23 selama 12 bulan dan PPh paaal 25 dihilangkan" jelasnya, Rabu (1/4/2020).

Adapun, PPh 23 memuat pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Sementara, PPh pasal 25 merupakan pajak yang dibayar secara angsuran.

Selain kelonggaran untuk PPh, Aptrindo juga mengharapkan bantuan percepatan modal kerja dari pemerintah.

Gemilang menjelaskan saat ini arus kas pengusaha melambat. Padahal pengusaha membutuhkan aliran dana segar untuk membiayai operasional. Untuk itu, pengusaha memerlukan mekanisme yang cepat dari bank berupa fasilitas keuangan yang cepat cair atas tagihan perusahaan.

Namun dia tak mengharapkan adanya keringanan penundaan tunjangan hari raya (THR) karena sudah menjadi kewajiban pengusaha. Hal itu dapat direalisasikan dengan bantuan penambahan arus kas.

"Jangan tunda hak karyawan, pengusaha dibantuin pemerintah. Mengamuk nanti karyawan karena mereka juga sedang susah," tekannya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Aptrindo
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top