Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Perppu Corona Terbit, Sinyal Positif Tata Kelola Pemerintahan

Eksekusi Perppu ini memerlukan aturan turunan yang lebih detail agar dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 01 April 2020  |  20:28 WIB
Founder Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo (kiri) dan CEO PT Harmoni Solusi Bisnis & Organizer Fintax Fair 2019 Andoko Chandra memberikan paparan dalam konferensi pers Fintax Fair 2019, di Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan
Founder Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo (kiri) dan CEO PT Harmoni Solusi Bisnis & Organizer Fintax Fair 2019 Andoko Chandra memberikan paparan dalam konferensi pers Fintax Fair 2019, di Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan pemerintah adalah sinyal bahwa pemerintah memahami persoalan dan memiliki langkah antisipasi yang terukur.

"Pandemi Covid-19 ternyata membangun daya imajinasi dan melahirkan kreativitas baru tentang tata kelola pemerintahan," ujar Yustinus, Rabu (1/4/2020).

Dia menilai hal itu menjadi hikmah di balik wabah. Menurutnya, apa yang dahulu dianggap efektif sekarang tidak lagi memadai dan nampak usang.

Memang, jelas dia, eksekusi dari Perppu ini memerlukan aturan turunan yang lebih detail dan diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Beberapa langkah penting yang dikeluarkan antara lain pelebaran defisit, penyesuaian belanja wajib, pergeseran pengeluaran, penggunaan saldo anggaran lebih (SAL), dilakukannya refocussing dan realokasi anggaran, hingga penyederhanaan mekanisme.

Khusus perpajakan, klausul Omnibus Law Perpajakan yakni penurunan PPh Badan menjadi 22 perpajakan yang berlaku tahun ini sudah cukup responsif.

Adapun pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) juga dapat berfungsi untuk memperluas basis pajak di tengah pandemi, meski memang perlu disusun mekanisme yang efektif serta keselarasannya dengan konsensus global yang akan segera tuntas tahun ini.

Dia menilai hal penting lain perlu didukung adalah perluasan stimulus pajak kepada sektor-sektor lain di luar sektor manufaktur yang sudah banyak didorong sejak awal.

"Relaksasi berupa PPh 21 ditanggung pemerintah, pembebasan/penundaan pemungutan bea masuk dan PPh 22 impor, dan percepatan restitusi PPN akan sangat membantu cashflow perusahaan dan individu," ujar Yustinus.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ekonomi stimulus Virus Corona
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

Foto loadmore

BisnisRegional

To top