Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik (Inaplas) meminta agar pemerintah pusat menertibkan pemerintah daerah yang melakukan restriksi tinggi terhadap arus barang dan manusia pada industri plastik hilir.
Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiyono mengatakan saat ini utilitas pabrikan plastik hilir telah merosot 20 persen sejak awal kuartal II/2020 untuk menjaga densitas tenaga kerja di dalam pabrik. Hal tersebut ditambah dengan larangan oleh pemerintah daerah dan dinas ketenagakerjaan setempat yang melarang arus barang dan proses produksi.
"Ada beberapa daerah yang mengisolasi. Jadi kami tidak bisa masuk ke kecamatan tertentu. [Pemerintah Daerah] Bekasi sudah mengeluarkan pelarangan [proses produksi]. Itu tidak sejalan dengan [tujuan] kami untuk mendukung [pembuatan] produk pendukung penyebaran COVID-19," katanya kepada Bisnis, Rabu (1/4/2020).
Hingga saat ini, ujarnya, pabrikan petrokimia dan pengguna petrokimia telah berkomitmen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun demikian, Fajar berujar telah meminta izin untuk mengekspor produksi ke negara yang sedang recovery wabah COVID-19 lantaran pasar dalam negeri sedang susut.
Oleh karena itu, Fajar menyampaikan usulan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Perindustrian. Adapun, volume produk petrokimia dan barang dari petrokimia yang diekspor sekitar 15.000-30.000 ton per bulan.
