Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pengembang Berharap Konsumen Dapat Keringanan Cicilan KPR

Apersi berharap agar pemerintah dan perbankan bisa memberikan keringanan kepada masyarakat yang terdampak Corona untuk mendapat keringanan cicilan KPR.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 31 Maret 2020  |  17:55 WIB
Pekerja beraktifitas di proyek pembangunan perumahan di Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/2020). Bisnis - Abdurachman
Pekerja beraktifitas di proyek pembangunan perumahan di Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/2020). Bisnis - Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi pengembang berharap agar pemerintah memberi kebijakan lain terkait dampak virus corona atau Covid-19 menyusul stimulus yang akan segera berlaku efektif pada 1 April 2020.

Stimulus yang akan segera berlaku ialah penambahan kuota subsidi melalui skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) senilai Rp1,5 triliun untuk 175.000 unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Meskipun demikian, pengembang menilai kondisi saat ini tidak hanya membuat konsumen menahan keinginan membeli rumah, tetapi juga dihadapkan pada persoalan pembayaran cicilan kredit pemilikan rumah (KPR). 

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap pemerintah memberikan jalan keluar terkait hal tersebut. 

Di tengah ketidakpastian ekonomi ini, imbuhnya, Apersi berharap agar ada kebijakan yang mengarah pada keringanan dalam membayar cicilan KPR. 

"MBR yang terdampak Covid-19  sepatutnya juga dapat keringan dari sisi angsuran," katanya, Selasa (31/3/2020).

Junaidi mengatakan bahwa kebijakan itu bisa diterapkan guna menghindari kredit macet atau non-performing loan (NPL). Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan sektor informal yang saat ini mengalami kesulitan mencicil rumah.

"Akibat corona ini [pekerja informal] tidak dapat bekerja dan tidak dapat penghasilan, apalagi sekarang untuk makan saja mereka kesulitan," ujarnya.

Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan kebijakan yang adil dan merata bagi semua yang terkena dampak Covid-19. Jangan sampai, kebijakan yang dikeluarkan malah menimbulkan kontradiktif. 

"Kalau terkait corona bukan berarti sudah sakit baru dapat stimulan, ini sangat tidak masuk akal. Berdampak bukan berarti sakit karena positif," katanya.  

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghada menyatakan bahwa di tengah kondisi seperti saat ini seharusnya pemerintah dan perbankan dapat memberikan stimulus yang lebih tepat sasaran untuk industri properti sehingga beban pengembang dan konsumen berkurang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kpr perumahan apersi Virus Corona
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top