Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk menutup wilayah secara total atau lockdown, meskipun jumlah warga yang tertular virus Corona (Covid-19) meningkat menjadi 227 orang pada Rabu (18/3/2020).
Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan pemerintah harus menghitung biaya dan manfaat yang akan diterima jika menetapkan lockdown, khususnya di Jakarta dan wilayah sekitarnya.
"Sebelum lockdown, pemerintah harus lihat cost and benefit-nya. Cost tentu sangat besar, tetapi apakah benefit-nya setimpal. Persiapan untuk lockdown juga harus matang, khususnya terkait distribusi logistik atau bahan pokok," katanya ketika dihubungi, Rabu (18/3/2020).
Selain untuk menyiapkan logistik, dia mengatakan pemerintah juga harus memberikan jaring pengaman atau kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT) atau cash transfer kepada warga yang terdampak, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurutnya, MBR atau pekerja yang menerima penghasilan di bawah UMP sangat rentan terdampak jika opsi lockdown benar-benar diterapkan. Pasalnya, masyarakat kategori tersebut sebagian besar tidak memiliki tabungan dan pekerjaan tetap.
Rizal mengaku belum memiliki data berapa total masyarakat di Jabodetabek yang harus mendapatkan suntikan dana BLT dari pemerintah selama periode lockdown untuk mengurangi penyebaran virus Corona.
Baca Juga
Mengacu pada data BPS, persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2019 adalah 3,47 persen atau sebesar 365,55 ribu orang. Pemerintah juga harus menghitung jumlah pekerja sektor informal dan kalangan penerima upah minimum.
Namun, pemerintah bisa menggunakan angka kebutuhan hidup layak sebagai dasar penghitungan. "Saya beri contoh angka kebutuhan hidup layak di Jakarta itu Rp2juta-Rp2,5 juta per kepala keluarga untuk satu bulan. Itu bisa menjadi patokan pemberian cash transfer ke masyarakat targeted," ujarnya.
Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian KHL. Dalam Permenakertrans tersebut, terdapat 7 komponen KHL, yaitu makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta rekreasi dan tabungan.
Namun, dia mengingatkan BLT atau cash transfer tidak ada gunanya apabila pemerintah tidak menyiapkan pasokan bahan pokok selama menutup total wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak bisa mengandalkan logistik yang dimiliki oleh pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan kurang lebih 10 juta warga Ibu Kota. Pasalnya, hampir seluruh sarana dan prasarana ekonomi, termasuk pasar, harus ditutup ketika lockdown diberlakukan.
"Alokasi dana dari APBN. Ada BLT juga percuma kalau enggak ada suplai bahan baku. Kita enggak bisa mengandalkan ekonomi pasar saat lockdown. Pertanyaannya, pemerintah punya enggak kemampuan itu?" jelas Rizal.
Dia menilai lockdown memang akan mencegah penyebaran virus dari luar daerah ke dalam daerah tersebut. Namun, jika virus sudah berada di dalam area tadi, maka kebijakan tersebut hanya mengurangi penyebaran ke daerah lain.
Menurutnya, lockdown wilayah Jakarta secara total tidak akan mengurangi penyebaran Covid-19 di Jakarta sendiri maupun di luar daerah. Analisa data menunjukkan saat ini Indonesia masih dalam tahap permulaan. "Apapun langkah pemerintah, jumlah kasus baru masih akan terus meningkat," katanya.
_1660650391.jpg?w=348&h=261)
