Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan, perlunya dukungan berupa bantuan sosial bagi masyarakat menengah ke bawah untuk menangkal dampak negatif wabah corona.
Dalam hal ini, Hariyadi mengatakan langkah pemerintah untuk mempercepat implementasi kartu prakerja, mempercepat pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahap II, serta menambah besaran bantuan pangan nontunai (BPNT) yang diberikan dari Rp150.000 per bulan menjadi Rp200.000 per bulan selama 6 bulan mulai Maret 2020, sudah tepat.
Dia menyatakan, sejumlah program bantuan sosiala tersebut cukup untuk menjadi dukungan bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.
“[Bantuan sosial] Itu sudah cukup dalam kondisi seperti ini sudah cukup,” katanya, ketika dihubungi Bisnis, Rabu (18/3/2020).
Sementara itu, Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Joewono mengatakan dengan adanya wacana lockdown yang berkembang di publik, pemerintah perlu memperhatikan kondisi masyarakat menengah ke bawah khususnya para pekerja di sektor informal dan harian.
Dia mengatakan lockdown akan sangat menyulitkan bila tidak dibantu pemerintah khususnya pemerintah daerah tempat mereka berdomisili.
Baca Juga
Dalam hal ini dia menyarankan agar pemerintah khususnya pemda harus menyiapkan langkah 'bail out' menanggung beban pekerja bila sampai lockdown dilaksanakan.
Menurutnya, tidak cukup pemerintah menyediakan transportasi gratis, komunikasi gratis, fasilitas kesehatan gratis dan menanggung biaya-biaya hidup sehari-hari, tetapi juga perlu menyediakan makanan dan pengganti pendapatan.
“Penyediaan kebutuhan hidup sehari-hari khususnya pangan harus mendapat perhatian ekstra serius sehingga tidak sampai terjadi rush,” katanya.
