Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gapmmi: Implementasi Lockdown Berpotensi Sistemik

Pemerintah harus memperhatikan dampak implementasi lockdown secara keseluruhan sebelum diimplementasikan.
Proses produksi ikan olahan/ Istimewa
Proses produksi ikan olahan/ Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) menyatakan implementasi protokol penguncian (lockdown) bisa berdampak sistemik ke perekonomian nasional.

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan pihaknya telah memberikan berbagai usulan seperti langkah-langkah teknis medis, perbaikan dan upaya sanitasi, pengobatan, dan bahkan sampai usulan lockdown. Namun demikian, Adhi menyampaikan pemerintah harus memperhatikan dampak implementasi lockdown secara keseluruhan sebelum diimplementasikan.

"Dampak sistemik ekonomi bisa terjadi. Misalnya yang sederhana, siapa yang menanggung pendapatan masyarakat kelas bawah yang mengandalkan usaha yang bersifat harian?" ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2020).

Adhi melanjutkan implementasi lockdown juga bisa berdampak pada kemampuan pabrikan dalam membayar pinjaman dari sektor perbankan. Selain itu, lanjutnya, penerapan lockdown juga akan berdampak pada kemampuan pabrikan menjaga serapan tenaga kerja.

Oleh karena itu, Adhi menyarankan agar seluruh pihak bertanggung jawab untuk tidak membantu penyebaran virus corona atau COVID-19 lebih luas. Menurutnya, kepedulian tersebut dapat menjadi cikal bakal perekonomian nasional menuju new normal economic.

"Termasuk sebagai akhir dari perang dagang di pasar global yang dimotori negara-negara besar dan berdampak ke seluruh dunia. Kita akan menuju new economic era dengan mengedepankan kolaborasi untuk kesejahteraan bersama," ujarnya.

Di sisi lain, Adhi menyampaikan telah bekerja sama dengan para peritel untuk mencegah adanya panick buying di penjuru negeri. Namun demikian, lanjutnya, asosiasi belum memiliki strategi jika penanganan wabah corona berlarut-larut.

Adapun, Adhi menghimbau agar konsumen tidak perlu panik mempersiapkan produk mamin lantaran stok pangan saat ini masih cukup. Selain itu, lanjutnya, pemerintah perlu mengumumkan bahwa pemeriksaan terkait COVID-19 tidak memakan biaya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik & Hubungan Antar Lembaga Gapmmi Rachmat Hidayat mengatakan beberapa negara sudah melakukan penguncian. Dia mengatakan kondisi geografis Indonesia sangat berbeda dari negara-negara lain seperti China, Itali, maupun Singapura.

Rachmat menekankan pemerintah harus mengetatkan peredaran arus barang. Akan tetapi, arus produk mamin harus tetap lancar. "Kami siap dukung [pemerintah] karena pemerintah memperhitungkan [hal tersebut pastinya]."


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andi M. Arief
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper