Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Perubahan PPh Badan Tak Serta-merta Dorong Investasi KEK

Tawaran fasilitas PPh Badan yang tinggi tidak akan menarik bagi pelaku usaha apabila masalah adminsitrasi di KEK tidak segera diselesaikan oleh pemerintah.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 11 Maret 2020  |  01:00 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (17/5/2019). - Setkab
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (17/5/2019). - Setkab

Bisnis.com, JAKARTA – Tawaran fasilitas PPh Badan yang tinggi tidak akan menarik bagi pelaku usaha apabila masalah adminsitrasi di KEK tidak segera diselesaikan oleh pemerintah.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai hal inilah yang menjadi penyebab banyaknya KEK yang mangkrak.

"Yang menarik bukan di fasilitas pajaknya, tapi kemudahan administrasi dan soal lahan," ujar Yustinus, Senin (9/3/2020).

Terbukti, data yang dipaparkan oleh Kemenko Perekonomian pada tahun lalu menunjukkan bahwa investasi di KEK masih rendah.

Hingga Oktober 2019, nilai komitmen investasi dari keseluruhan kawasan ekonomi khusus mencapai Rp85,3 triliun. Namun, realisasi investasi dari KEK baru sebesar Rp21 triliun.

Evaluasi Kemenko Perekonomian kala itu menilai bahwa rendahnya realisasi investasi disebabkan oleh pembebasan lahan dari KEK yang masih terkendala.

Kala itu, beberapa KEK yang realisasi lahan terbangunnya disebut masih rendah antara lain KEK Bitung yang baru membangun 2,3 persen dari lahan yang mencapai 534 hektar.

Selanjutnya, KEK Morotai dengan lahan terbangun 1,4 persen dari luasan lahan mencapai 1.101,76 hektar, dan KEK Sorong dengan lahan terbangun mencapai 2,9 persen dari luasan lahan mencapi 53,7 hektar.

Sebelumnya, pemerintah resmi mengubah ketentuan mengenai insentif pada kawasan ekonomi khusus (KEK) yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2020 tentang fasilitas dan kemudahan di kawasan tersebut.

Terkait dengan perpajakan, fasilitas yang diberikan mencakup seluruh aspek perpajakan mulai dari PPh, PPN, bea masuk, dan pajak dalam rangka impor (PDRI) hingga cukai.

Bahkan, fasilitas bea masuk yang diberikan juga termasuk atas bea masuk anti dumping, imbalan, safeguard, hingga pembalasan.

Dalam aturan tersebut, pelaku usaha yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama juga dapat meperoleh pengurangan PPh Badan atas penghasilan yang diterima dari kegiatan utama yang dilakukan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kawasan ekonomi khusus
Editor : Hafiyyan
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top