Bisnis.com, JAKARTA - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia meminta pemerintah melakukan suatu terobosan baru terkait skema rumah bersubsidi yang menyasar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.
Saat ini, pemerintah telah memiliki skema pembiayaan subsidi antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Wakil Ketua Umum DPP REI Hari Ganie mengatakan bahwa terobosan baru tersebut diperlukan agar dapat menambal hambatan-hambatan yang masih kerap terjadi untuk pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hari memandang bahwa skema yang ada saat ini belum cukup untuk memenuhi kepemilikan rumah bagi kalangan MBR. Apalagi, FLPP diperkirakan habis pada April mendatang.
"Maka kita mohon [pemerintah] berisiniatif membuat terobosan baru supaya [subsidi untuk] MBR bisa jalan lebih baik lagi," katanya, Selasa (10/3/2020).
Dia mengaku pihaknya juga telah mendorong hal ini pada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa pada suatu pertemuan yang dilaksanakan pekan lalu.
Baca Juga
Menurut Hari, Suharso adalah mantan Menteri Perumahan Rakyat yang menjadi pelopor skema KPR FLPP sehingga REI mengharapkan adanya terobosan baru yang bisa diakomodir oleh pemerintah saat ini.
"Tolong dipikirkan bagaimana produk-produk apa lagi [yang bisa direncanakan], dan juga sisi pembiayaannya seperti apa," katanya.
Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida menambahkan bahwa sejauh ini skema pembiayaan rumah subsidi yang dikelola di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih sering menghadapi sejumlah kendala.
"Karena sekarang masih banyak terhambat penyesuaian atau program SiKasep dan SiKumbang. Nah, itu yang banyak hambatan di sana," katanya.
Totok juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung program satu juta rumah yang mencakup ke seluruh bagian wilayah Indonesia sesuai program Presiden Joko Widodo. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk mendorong pemerataan pembangunan.
"Supaya pertumbuhan itu lebih merata sesuai dengan program presiden, jangan sampai [wilayah lain] ketinggalan termasuk di Indonesia timur agar berkembang bersama," ujarnya.
Dalam catatan Bisnis, Kementerian PUPR tahun ini telah mengalokasikan anggaran FLPP sebesar Rp11 triliun untuk memfasilitasi 102.500 unit rumah.
Kemudian, SBUM sebesar Rp600 miliar untuk 150.000 unit rumah, Tapera/SMF untuk 8.460 unit rumah, dan BP2BT Rp13,4 miliar untuk 312 unit rumah.
Pemerintah juga telah menggelontorkan insentif Rp1,5 triliun akibat wabah corona dengan mengaktifkan kembali SSB sebesar Rp800 miliar dan tambahan SBUM Rp700 miliar.
