Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Hore! Investasi di KEK Tidak Perlu IMB dan Izin Lingkungan Lagi

Melalui PP No. 12/2020, pelaku usaha tidak diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan ataupun izin mendirikan bangunan (IMB) lagi.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 09 Maret 2020  |  18:00 WIB
Pemandangan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun dari atas ketinggian bukit Desa Panyang, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (3/1/2019). - ANTARA/Rahmad
Pemandangan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun dari atas ketinggian bukit Desa Panyang, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (3/1/2019). - ANTARA/Rahmad

Bisnis.com, JAKARTA - Beleid terbaru mengenai fasilitas dan kemudahan di kawasan ekonomi khusus (KEK) yakni PP No. 12/2020 berikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam hal izin lokasi.

Melalui PP tersebut, pelaku usaha di KEK bisa mendapatkan izin lokasi melalui OSS tanpa melalui pemenuhan komitmen. Fasilitas seperti ini tidak muncul dalam beleid sebelumnya yakni PP No. 96/2015.

Lebih lanjut, pelaku usaha juga tidak diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan ataupun izin mendirikan bangunan (IMB).

Namun, pelaku usaha yang dibebaskan dari izin lingkungan ini masih diwajibkan untuk menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL) berdasarkan RKL-RPL KEK dan disetujui oleh badan usaha penyelenggara KEK.

Terkait dengan IMB, pembebasan syarat IMB baru bisa diberlakukan apabila badan usaha penyelenggara KEK telah memiliki pedoman bangunan.

Dalam ketentuan sebelumnya, pelaku usaha hanya dibebaskan dari izin gangguan dan pelaku usaha baru dapat melakukan kegiatan konstruksi apabila sudah memiliki izin lingkungan dan IMB.

Usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan dalam KEK dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal. Usaha ini wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Pada KEK sebelumnya juga diterapkan perizinan dan nonperizinan yang tidak membahayakan lingkungan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan atau checklistChecklist ditetapkan oleh menteri, gubernur, dan bupati dan wali kota sesuai kewenangannya dan didelegasikan kepada administrator KEK.

Perizinan dan nonperizinan yang diberikan dalam bentuk checklist paling kurang adalah untuk IMB dan persetujuan rencana teknis bangunan gedung. Checklist memuat daftar persyaratan teknis yang harus  dipenuhi secara mandiri dan komitmen pemohon perizinan dan nonperizinan untuk pemenuhan persyaratan teknis.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kawasan ekonomi khusus online single submission
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top