Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat terbatas kebijakan fiskal dan rencana kerja pemerintah 2021. Dia menjabarkan lima hal penting, mulai dari mitigasi risiko dampak virus Corona (Covid-19) terhadap perekonomian global hingga strategi untuk menurunkan defisit neraca perdagangan maupun defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
"Langkah mitigasi yang kita kerjakan di 2020 harus diperkuat lagi untuk 2021," kata Jokowi membuka rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/3/2020).
Dia menekankan bahwa rancangan kebijakan fiskal 2021 harus mampu memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Selain itu juga harus mampu mengatasi berbagai risiko yang mungkin muncul dan mampu melindungi Indonesia dari gejolak ekonomi global.
Jokowi menilai pada tahun lalu Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Kendati melambat, atau menjadi 5,02 persen, tetapi realisasi tersebut dicapai di tengah ketidakpastian ekonomi global dan juga resesi yang menimpa sejumlah negara lain.
Oleh karena itu kebijakan fiskal juga harus menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang berkualitas.
"Daya tarik investasi harus terus ditingkatkan agar bisa membuka lapangan kerja baru. Insentif bagi tumbuhnya industri manufaktur juga harus diberikan, terutama yang berkaitan dengan industri padat karya," katanya.
Baca Juga
Terkait defisit neraca perdagangan dan CAD, Jokowi meminta dapat terus ditekan. Pengembangan subtitusi impor perlu menjadi prioritas. "Kemudian lanjutkan bioenergi ke B40 dan B50 dan meningkatkan lifting minyak kita," tambah Jokowi.
Terakhir Jokowi berbicara soal penguatan sumber daya manusia melalui program pelatihan vokasi lewat kartu pra-kerja. Presiden juga meminta program pengentasan kemiskinan dilanjutkan.
