Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan otoritas keuangan diharapkan dapat berkoordinasi dalam menelurkan kebijakan yang kuat untuk membantu menopang cadangan devisa.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan otoritas keuangan, yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mesti diperkuat. Mengacu pengalaman negara lain, lanjutnya, dorongan dari sisi sektor moneter tidak cukup untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi.
Implementasi dari kebijakan fiskal pun dipandang lebih cepat terasa, terutama ketika terjadi shock seperti seperti kondisi saat ini.
Baca Juga
Josua menyatakan meskipun cadangan devisa menurun pada bulan lalu, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,7 bulan impor atau 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadangan devisa yang relatif masih tinggi tersebut diperkirakan akan tetap memberikan kepercayaan bagi investor asing untuk tetap memarkirkan dananya di pasar keuangan domestik.
"Ke depan, cadangan devisa berpotensi kembali mengingkat sejalan dengan potensi surplus neraca pembayaran pada 2020 yang ditopang oleh surplus neraca transaksi modal dan finansial. Walaupun turun dibandingkan 2019," paparnya kepada Bisnis, Jumat (6/3/2020).
Josua juga menilai penurunan cadangan devisa turut dipengaruhi oleh keluarnya dana asing dari pasar saham dan obligasi.
"Di pasar saham, investor asing membukukan net sell sebesar US$340 juta. Sementara itu, di pasar obligasi, kepemilikan SBN [Surat Berharga Negara] oleh asing berkurang US$2,07 miliar," sebutnya.
Josua menuturkan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan sebesar 4,86 persen secara month-to-month (mtm) ke level Rp14.318 per dolar AS. Dia memandang penurunan cadangan devisa akan tertahan oleh penyerapan di Lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas oleh BI sebesar US$900 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
