Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jokowi: OJK dan BI Sudah Kasih Respons Covid-19, Kementerian Kapan?

Relaksasi aturan kementerian diperlukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku. Pasalnya bila tidak dilakukan berpotensi mengkerek angka inflasi.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 04 Maret 2020  |  12:24 WIB
Presiden Joko Widodo bergegas usai menyampaikan keterangan kepada wartawan di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden menyatakan telah memerintahkan para menteri untukmengingatkan para pejabat publik dan pihak rumah sakit agar tidak membuka data pasien positif corona serta mengajak masyarakat untuk tidak panik namun tetap waspada dan beraktivitas seperti biasa. ANTARA FOTO - Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo bergegas usai menyampaikan keterangan kepada wartawan di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden menyatakan telah memerintahkan para menteri untukmengingatkan para pejabat publik dan pihak rumah sakit agar tidak membuka data pasien positif corona serta mengajak masyarakat untuk tidak panik namun tetap waspada dan beraktivitas seperti biasa. ANTARA FOTO - Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta kementerian segera melakukan relaksasi aturan guna merespons dampak Covid-19 terhadap perekonomian dalam negeri. Presiden mencatat relaksasi baru dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

"Saya kira kemarin BI kasih relaksasi yang memberikan dampak kepada penguatan rupiah, penguatahn IHSG. OJK juga kasih kelonggaran, sehingga memberikan dampak positif baik ke penguatan rupiah maupun iIHSG. Saya harap kementerian melakukan ini," katanya membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Jokowi mengatakan bahwa relaksasi aturan kementerian diperlukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku. Pasalnya bila tidak dilakukan berpotensi mengkerek angka inflasi.

Menurut Jokowi, pemerintah telah berkerja keras menjaga inflasi pada kisaran 3 persen selama 5 tahun terakhir. Hal ini setelah sebelumnya angka inflasi selalu pada kisaran 8 persen hingga 9 persen.

"Kita sudah bisa menjaga [inflasi] pada posisi kurang lebjh 3 persen selama 5 tahun ini. Jangan sampai terganggu gara-gara hal seperti ini," kata Jokowi.

Presiden menilai saat ini semua pihak harus bergerak serba cepat meredam efek Covid-19 ke perekonomian. Wabah virus yang telah menyerang lebih dari 80.000 orang di China ini telah mengganggu suplai, permintaan, hingga produksi.

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) mengumumkan lima kebijakan untuk melawan dampak virus corona, setelah pemerintah mengkonfirmasi dua pasien pertama di Tanah Air. Pertama, BI meningkatkan intensitas intevensi di pasar keuangan.

Kedua, BI menurunkan rasio giro wajib minimum (GWM) valuta asing bank-bank umum konvensional yang sebelumnya 8 persen dari DPK sekarang 4 persen dari DPK.

Ketiga, BI menurunkan GWM rupiah sebesar 50 bps yang ditujukan kepada perbankan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor yang tentu saja dalam pelaksanaan berkoordinasi denga pemerintah.

Keempat, BI memperluas jenis dan cakupan underlying transaksi bagi investor asing di dalam melakukan lindung nilai, termasuk domestic non-delivery forward (DNDF). Kelima, BI menegaskan investor global dapat menggunakan bank kustodian, baik global maupun domestik, dalam melakukan investasi di Indonesia. 

Sementara itu, OJK telah melonggarkan aturan penilaian kredit bermasalah (non-performing loan/NPL). Otoritas hanya mengenakan satu pilar dari sebelumnya tiga pilar untuk melakukan penilaian kualitas kredit.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi bank indonesia Paket Kebijakan Ekonomi
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top