Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan perbankan nasional diperkirakan masih punya keinginan membiayai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia.
Ketua Umum Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo mengatakan mengacu kinerja ekonomi saat ini, jelas pertumbuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbahan bakar batu bara di Indonesia masih terbuka.
Perdebatan soal lingkungan dan esmisi,bukan hanya tanggung jawab perbankan saja, namun menjadi masalah global yang harus dipecahkan bersama.
"Bank bukan tidak mau membiayai proyek PLTU Batu bara. Bank tetap akan membiayai PLTU Batubbara asal PLTU itu menggunakan teknologi super critical atau ultra super critical," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (26/2)
Kendati demikian, teknologi ini hanya dapat diimplementasi untuk PLTU batu bara dengan skala kapasitas di atas 600 Mega watt (MW).
Dia menilai yang menjadi masalah Indonesia negeri dengan banyak pulau yang mungkin membangun dengan kapasitas di atas 600 MW. "Kendalanya yang cuma dapat dibangun di Sumatra dan Jawa [Jawa tertutup]. Di Kalimanatan tidak memungkinkan karena transmission cost sangat tinggi," kata Singgih.
Baca Juga
Namun demikian, apabila perbankan enggan untuk membiayai proyek pembangkit batu bara ini, pihaknya meyakini tak akan berdampak pada bisnis tambang di Tanah Air.
Hal itu karena pertumbuhan penggunaan batu bara oleh PLN hanya akan tumbuh dan mencapai 158 juta di 2028 sesuai RUPTL PLN 2019 - 2028.
Sebelumnya, menurut BloombergNEF, bank menolak pembiayaan proyek pembangkit tersebut karena mempertimbangkan kecilnya prospek pembangkit listrik baru yang akan dibangun.
Dikutip dari laporan tersebut, rencana perbankan Jepang, Korea Selatan dan Singapura keluar dari pembiayaan di sektor ini semakin meningkatkan risiko baru tambang batu bara.
Indonesia dan Vietnam diketahui memiliki jaringan pipa terbesar dari proyek-proyek berbahan bakar batu bara secara global setelah China dan India.
Sekitar setengah dari 41 gigawatt kapasitas proyek pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di Indonesia dan Vietnam hingga saat ini belum mendapatkan pendanaan perbankan.
