Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri besi dan baja menyebut perlindungan dari produk impor dalam bentuk safeguard maupun bea masuk anti dumping (BMAD) belum efektif mengingat pengenaan perlindungan yang parsial dan besaran perlindungan yang terlalu kecil.
Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) masih menunggu hasil investigasi kecurangan impor baja paduan oleh sebagian negara.
Chairman Cluster Flat Product IISIA Purwono Widodo mengatakan perlindungan pada baja karbon dengan penambahan bea masuk sebear 15-20 persen tidak efektif akibat pelarian pos tarif tersebut.
"Kalau dia impor dengan baja normal pasti kena 20 persen, makanya orang impor carbon steel tidak mungkin dari China. 99,99 persen [impor baja] dari china pasti [dinyatakan sebagai] baja paduan," katanya kepada Bisnis, Rabu (26/2/2020).
Purwono menyatakan saat ini pihaknya juga menunggu pemberian bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMPTS) yang lama dijanjikan pemerintah. Adapun, Purwono berharap investigasi pada baja paduan rampung setidaknya rampung pada kuartal II/2020.
Selain baja paduan, Purwono berujar pihaknya juga sedang menunggu rampungnya investigasi pada produk baja canai panas (HRC) dan baja canai dingin (CRC). Pasalnya, lanjutnya, praktik pelarian postarif yang sama juga dilakukan pada kedua produk tersebut.
Baca Juga
IISIA mendata pelarian pos tarif tersebut membuat utilitas produksi HRC berada di posisi 66 persen, sedangkan produksi CRC berada di ambang batas penghentian produksi di level 35 persen. Di samping itu, HRC impor menguasai 41 persen pasar HRC domestik, sementara itu CRC impor mendominasi hingga 70 persen pasa CRC nasional.
Dari tren impor, pelarian pos tarif membuat volume impor baja karbon melonjak 17,64 persen pada tahun lalu menjadi 4 juta ton dari realisasi tahun sebelumnya sebanyak 3,4 juta ton. Sementara itu, volume impor baja paduan terkontraksi 6,89 persen menjadi 1,7 juta ton.
"Yang diminta IISIA simpel, [investigasi] yang diproses seperti HRC dan CRC jangan digantung. Sekarang kami berjuang [implementas] bea masuk anti dumping dibantu dipercepat, sesuai janji," katanya.
