Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Mafia Tanah Terus Diburu, Kenali Modusnya

Kementerian Agraria dan Tata Ruang.Badang Pertanahan Nasional bersama aparat Kepolisian RI menggencarkan perburuan terhadap mafia tanah.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 25 Februari 2020  |  22:53 WIB
Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Nana Sudjana mengungkap penangkapan 7 tersangka kasus mafia tanah, Rabu (12/2/2020). JIBI - Bisnis/Sholahuddin Al Ayubbi
Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Nana Sudjana mengungkap penangkapan 7 tersangka kasus mafia tanah, Rabu (12/2/2020). JIBI - Bisnis/Sholahuddin Al Ayubbi

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus memburu mafia tanah menyusul kerja sama yang telah dilakukan dengan aparat Kepolisian RI.

Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Agus Widjayanto mengatakan tahun ini pihaknya menargetkan memproses 61 sengketa yang diduga melibatkan mafia tanah.

Tahun lalu, sekitar 60 kasus mafia tanah telah diproses secara hukum dengan taksiran kerugian mencapai Rp80 miliar.

"Kalau untuk tahun ini belum ada hitungannya [jumlah kerugian], kan baru kita mulai," kata Agus, Selasa (25/2/2020).

Agus mengatakan bahwa pemalsuan hak paling mendominasi di antara modus lainnya.

Menurut Agus sistem hukum pertanahan di Indonesia menjadi celah mafia tanah untuk memanfaatkan hal tersebut. Hal ini lantaran banyak bukti atas hak yang ada di Indonesia.

Kemudian, Agus menyatakan bahwa tanah Girik, tanah eigendom verponding, dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah masih dipergunakan untuk mengklaim suatu bidang tanah.

Adanya administrasi girik yang tidak tertib memungkinkan kesempatan bagi orang-orang tertentu seperti mafia tanah untuk memproduksi girik yang sebetulnya tidak ada karena dipalsukan.

Tahun lalu, misalnya, pihaknya menemukan pemakaian modus ini di Bekasi yang hanya berbekal blanko girik yang tinggal diisi.

"Jadi kita bilang surat mencari tanah. Dilahan kosong taruh saja giriknya disitu ternyata sudah ada sertifikatnya," kata Agus.

Modus lainnya, mafia tanah juga memakai jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengklaim atas tanah yang berujung pada kalahnya pemilik asli meskipun putusan itu bersifat verstek alias tanpa kehadiran pihak tergugat.

"Diputuskanlah penggugat sebagai pemilik tanah. Atas dasar itu dia [tergugat] ajukan permohonan [sertifikat] ke BPN," tuturnya.

Setelah mengajukan permohonan yang berujung ditolaknya oleh BPN untuk mengeluarkan sertifikat karena sejumlah ketentuan, dia bisa kembali menggugat ke PTUN dengan memegang putusan perdata sebelumnya.

"Kalau dikabulkan maka putusan PTUN akan membatalkan sertifikat yang sudah ada. Ini modus juga," ucapnya.

Modus lain yang biasa dipakai adalah memalsukan sertifikat tanah atau surat kuasa yang kemudian dijual dengan ganti nama.

Agus menyatakan bahwa sejumlah modus tersebut masuk dalam ranah pidana sehingga pihaknya bersama aparat Kepolisian telah berkerja sama untuk memberantas kejahatan yang terencana dari sindikat mafia tanah.

Dengan gencarnya memburu mafia tanah, pihaknya berharap sindikat mafia tanah akan jera karena adanya ancaman hukuman pidana.

Di sisi lain Agus mengingatkan pemilik tanah yang membiarkan tanahnya tak diurus atau tak dipantau agar lebih berhati-hati.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

konflik agraria mafia tanah
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top