Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan properti yang tidak sesuai dengan peruntukannya dinilai menjadi salah satu biang keladi banjir yang kembali melanda Jakarta.
Terlebih, pada Selasa siang (25/2/2020) sejumlah warga yang tinggal di luar kawasan hunian Jakarta Garden City di Cakung, Jakarta Timur, menggeruduk AEON Mall yang berada di dalam kawasan tersebut.
Warga menduga bahwa banjir yang melanda di kawasan itu akibat dari pembangunan mall dan kawasan hunian Jakarta Garden City (JGC).
Pengamat Tata Kota Nirwono Joga mengatakan bahwa penyebab banjir di Jakarta bisa saja akibat pembangunan properti. Namun, hal itu tidak bisa serta merta dipukul rata.
"Properti yang dibangun di atas lahan ruang terbuka hijau (RTH) atau daerah resapan air-lah yang akan berdampak banjir," ujarnya saat dihubungi, Selasa (25/2/2020).
Dia mengatakan salah satu contoh pengembangan yang mengakibatkan banjir ialah permukiman di kawasan Kelapa Gading yang dibangun di atas rawa-rawa. Artinya, pembangunan itu sebetulnya tidak sesuai dengan peruntukannya.
Baca Juga
Dalam hal ini, Nirwono juga menyatakan bahwa penyelesaian tata ruang sebetulnya menjadi sangat penting. Contohnya, pemerintah DKI Jakarta malah melegalkan pembangunan atau merevitalisasi kampung-kampung di atas lahan RTH.
Lagi pula, jika memang Jakarta rawan banjir, maka hal yang harus diperhatikan sejak dulu adalah memperbanyak RTH untuk daerah resapan air.
Terlepas dari itu, dia menyatakan bahwa ke depannya perizinan pembangunan properti di Jakarta menjadi salah satu kunci yang harus diperhatikan.
"Perizinan properti harus diperketat, itu sudah jelas," katanya.
Pakar Tata Ruang dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Deni Zulkaidi juga menyatakan bahwa banjir Jakarta tidak serta merta terjadi akibat dari pembangunan properti. Meskipun, di sisi lain hal itu termasuk menjadi salah satu faktor penyebabnya.
"Faktor penyebab banjir Jakarta bukan hanya itu [pembangunan properti], masih banyak lagi," katanya.
Dia menilai bahwa banjir di Jakarta terjadi akibat dari kurangnya lahan untuk resapan air seperti RTH, Koefisien Daerah Hijau (KDH), kemudian saluran air alias drainase.
Sementara itu, ketika disinggung terkait perizinan yang harus diperketat, dia menyatakan bahwa hal itu bisa dilihat apakah pembangunan tersebut telah sesuai dengan RTRW/RDTRK dan peraturan zonasi atau tidak.
