Bisnis.com, JAKARTA - Fakultas Ekonomi Manajemen IPB, Tani Center LPPM IPB dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) berupaya merumuskan strategi kedaulatan petani di Indonesia.
Hal tersebut menyusul rencana pemerintahan Jokowi-Maruf Amin untuk terus menggenjot investasi dan perdagangan internasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tumbuh 5,3% dengan Gross National Income (GNI) sebesar US$ 4.320 per kapita.
Prof. Nunung Nuryantono, Dekan Fakultas Ekonomi Manajemen, Sekaligus Ketua Panitia kegiatan forum diskusi terkait kedaulatan petani yang digelar IPB, Tani Center LPPM IPB dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mengatakan Indonesia berlimpah sumberdaya, harusnya petaninya sejahtera. Apalagi dengan perdagangan yang terus dikembangkan selama ini. Oleh karenanya perlu untuk mendorong lahirnya kebijakan dan model perdagangan yang pro petani Indonesia.
“Dengan perlunya investasi yang terus digenjot, posisi petaninya seperti apa? Petani harus menjadi pelaku utama (dana mendapat manfaat yang baik) di dalam perdagangan kalo tidak ada petani kan perdagangannya tidak ada, siapa yang mau nanam” ujar Nunung Nuryantono.
Dia menambahkan dalam praktiknya, perdagangan, (termasuk perdagangan internasional) melibatkan banyak pihak. Karena itu, menurutnya secara fair, harus dipertimbangkan apakah semua pihak yang terlibat bisa mendapatkan benefit.
Sementara itu, Hermanu Triwidodo, Kepala Tani Center LPPM IPB, panitia penyelengara, mengemukakan bersaing di kancah internasional mungkin tidak lagi bisa dielakkan, namun pertanyaannya model perdagangan seperti apa yang harus dilakukan untuk tetap melindungi kedaulatan petani dan negara.
Sebelumnya, Jokowi meyakini dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, Indonesia mampu bersaing bahkan memiliki bargaining power diantara kawasan regional dan internasional.
Guna mencapai hal tersebut pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan menggarap pasar non tradisional alias pasar internasional. Presiden kemudian mengeluarkan perintah untuk memperkuat diplomasi ekonomi sebagai prioritas kebijakan luar negeri Indonesia.
Salah satunya adalah dengan mempercepat penyelesaian berbagai perjanjian ekonomi dengan berbagai negara baik multilateral maupun bilateral.
