Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indonesia Perlu Belajar dari China dan Eropa Bangun Akses Pelabuhan

Pola kanalisasi angkutan barang dari dan ke pelabuhan serta peran pemerintah menjadi pendorong utama kelancaran aksesibilitas barang ekspor dan impor ke berbagai dunia.
Aksi protes anti-Brexit menggelar unjuk rasa di luar Gedung Parlemen di London, Inggris (30/1/2020). Reuters
Aksi protes anti-Brexit menggelar unjuk rasa di luar Gedung Parlemen di London, Inggris (30/1/2020). Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dinilai perlu banyak belajar dari negara lain dalam mengurusi akses menuju pelabuhan utama aktivitas ekspor dan impor. Pasalnya, negara lain cukup maju terutama dari sisi pendanaan dan teknologi.

Pakar Kemaritiman Institut Sepuluh Nopember (ITS) Raja Oloan Saut Gurning menuturkan secara rasional jika penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pelabuhan sepenuhnya atau dominan diserahkan ke pihak swasta, BUMN maka cenderung lama ataupun relatif sulit realisasinya.

"Untuk itu peran pemerintah lewat mekanisme APBN mungkin dapat menjadi solusinya atau dengan pola kerja sama publik swasta (KPS) yang dijamin pemerintah. Hal ini terjadi di sejumlah negara lain khususnya China, Hongkong dan Belanda," paparnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (12/2/2020).

Menurutnya, ongkos penyediaan perencanaan, lahan dan konstruksi utama akses jalan tol, jalan jembatan (bridge road), jalur kereta api barang serta kanal utamanya ditanggung oleh negara lewat lembaga atau unit otoritas pemerintahannya.

Dia mencontohkan akses fasilitas Donghai bridge atau tol akses jalan tol ke Pelabuhan Yangshan-Shanghai China, dominan didanai oleh pemerintah China. Sementara, pengoperasiannya dilakukan oleh operator pelabuhan Shanghai dan operator jalan tol lainnya.

Demikian juga dengan akses tol langsung ke pelabuhan Hong Kong lewat link Tuen-Mun Chek Lap Lok yang menyediakan fasilitas tersebut adalah dominan atas tanggungan pemerintah China dan Otoritas Hong Kong.

"Termasuk dengan fasilitas aksesibilitas di Pelabuhan Hamburg-Jerman khususnya baik untuk jalur angkutan darat sepanjang 142 km dengan 62 jalan jembatan termasuk yang disediakan oleh otoritas Pelabuhan Hamburg yang notabene merupakan dana talangan Pemerintah Jerman kepada otoritas Pelabuhan Hamburg," jelasnya.

Dana talangan tersebut termasuk fasilitas jalur kereta api barang ke dan dari Pelabuhan Hamburg sepanjang 272 km dan 796 poin kawasan kargo yang terhubung langsung dengan pelabuhan ini.

Pola kanalisasi angkutan barang dari dan ke pelabuhan serta peran pemerintah menjadi pendorong utama kelancaran aksesibilitas barang eksportasi-importasi ke berbagai dunia. Contoh yang paling menjadi rujukan adalah Pelabuhan Amsterdam dan Rotterdam, Belanda.

"Karena sadar akses jalur angkutan darat dan kereta api yang terbatas maka pilihan inland waterway menjadi opsi signifikan guna tetap menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Eropa," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper