Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Indonesia Perlu Belajar dari China dan Eropa Bangun Akses Pelabuhan

Pola kanalisasi angkutan barang dari dan ke pelabuhan serta peran pemerintah menjadi pendorong utama kelancaran aksesibilitas barang ekspor dan impor ke berbagai dunia.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 12 Februari 2020  |  20:44 WIB
Aksi protes anti-Brexit menggelar unjuk rasa di luar Gedung Parlemen di London, Inggris (30/1 - 2020). Reuters
Aksi protes anti-Brexit menggelar unjuk rasa di luar Gedung Parlemen di London, Inggris (30/1 - 2020). Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dinilai perlu banyak belajar dari negara lain dalam mengurusi akses menuju pelabuhan utama aktivitas ekspor dan impor. Pasalnya, negara lain cukup maju terutama dari sisi pendanaan dan teknologi.

Pakar Kemaritiman Institut Sepuluh Nopember (ITS) Raja Oloan Saut Gurning menuturkan secara rasional jika penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pelabuhan sepenuhnya atau dominan diserahkan ke pihak swasta, BUMN maka cenderung lama ataupun relatif sulit realisasinya.

"Untuk itu peran pemerintah lewat mekanisme APBN mungkin dapat menjadi solusinya atau dengan pola kerja sama publik swasta (KPS) yang dijamin pemerintah. Hal ini terjadi di sejumlah negara lain khususnya China, Hongkong dan Belanda," paparnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (12/2/2020).

Menurutnya, ongkos penyediaan perencanaan, lahan dan konstruksi utama akses jalan tol, jalan jembatan (bridge road), jalur kereta api barang serta kanal utamanya ditanggung oleh negara lewat lembaga atau unit otoritas pemerintahannya.

Dia mencontohkan akses fasilitas Donghai bridge atau tol akses jalan tol ke Pelabuhan Yangshan-Shanghai China, dominan didanai oleh pemerintah China. Sementara, pengoperasiannya dilakukan oleh operator pelabuhan Shanghai dan operator jalan tol lainnya.

Demikian juga dengan akses tol langsung ke pelabuhan Hong Kong lewat link Tuen-Mun Chek Lap Lok yang menyediakan fasilitas tersebut adalah dominan atas tanggungan pemerintah China dan Otoritas Hong Kong.

"Termasuk dengan fasilitas aksesibilitas di Pelabuhan Hamburg-Jerman khususnya baik untuk jalur angkutan darat sepanjang 142 km dengan 62 jalan jembatan termasuk yang disediakan oleh otoritas Pelabuhan Hamburg yang notabene merupakan dana talangan Pemerintah Jerman kepada otoritas Pelabuhan Hamburg," jelasnya.

Dana talangan tersebut termasuk fasilitas jalur kereta api barang ke dan dari Pelabuhan Hamburg sepanjang 272 km dan 796 poin kawasan kargo yang terhubung langsung dengan pelabuhan ini.

Pola kanalisasi angkutan barang dari dan ke pelabuhan serta peran pemerintah menjadi pendorong utama kelancaran aksesibilitas barang eksportasi-importasi ke berbagai dunia. Contoh yang paling menjadi rujukan adalah Pelabuhan Amsterdam dan Rotterdam, Belanda.

"Karena sadar akses jalur angkutan darat dan kereta api yang terbatas maka pilihan inland waterway menjadi opsi signifikan guna tetap menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Eropa," tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

uni eropa
Editor : Novita Sari Simamora
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top